TPP Guru PNS dan CPNS Sudah Terealisasi, Jeni Usmany : Saya ini Siapa Sehingga Bisa Lawan DPA

share on:

Timika, HP

Menyimak sejumlah polemik yang terjadi dan terkesan semakin blunder terkait guru honor yang menuntut pemberian insentif, Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika Jeni O Usmany MPd menanggapinya dengan pernyataan, “Saya ini siapa sehingga bisa lawan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA)”.

“Ayo kira-kira siapa yang bisa jawab atau ada yang bisa lawan DPA kah? Saya juga mau tahu siapa yang bisa berani lakukan hal itu,” demikian press release yang diterima Harian Papua, Rabu malam (8/11).

Jeni mengungkapkan, “Saya ini juga sudah lama jadi guru dan tidak mungkin saya harus ikut-ikut tiru apa yang pernah dilakukan oleh orang lain yang pernah dipercaya menangani SKPD Pendidikan Dasar di daerah ini. Apalagi kalau itu adalah salah.”

Bagi dirinya, adalah bijaksana untuk tetap bertahan menghadapi persoalan apapun demi berlangsungnya suatu hal yang memang sesuai peraturan.

Dengan demikian, sebut Jeni, terkait apa yang dipahami sebagai dana apresiasi atau dana insentif yang didengar banyak orang, selama ini sudah diberikan kepada setiap guru. Tidak ada aturan yang menjadi dasar bagi dana yang dipahami sebagai dana apresiasi atau dana insentif itu. Bagaimana bisa kegiatan itu harus dilaksanakan atau direalisasikannya.

“Mari sama-sama mencermati, dimana ada daerah yang memberikan dana apresiasi seperti yang dimaksudkan beberapa pihak atau oknum, untuk para guru honorer yang tidak diangkat oleh pemerintah. Jadi, bahkan kalau ada pihak yang mengatakan pernah merealiasikannya, itu aturan atau regulasinya mana yang harus dijadikan dasar hukumnya. Saya harus tegaskan hal ini agar semua paham, kalau bisa saja masalah ini dijerumuskan ke ranah politik. Maklum juga karena situasi di Timika sedang dalam menghadapi pesta demokrasi,” jelasnya.

Jeni mengatakan, semua harus tahu bahwa ini kan potret dari ketakutan karena memang pernah dilakukan realisasi dana apresiasi atau dana insentif yang tidak ada dasar aturannya.

Kata Jeni, hal ini bisa terjadi karena hal itu dilakukan berdasarkan turunan dari kebijakan lama yang jelas tidak mungkin diikutinya. “Saya ikuti aturan yang ada karena pimpinan saya saat ini adalah Bupati Eltinus Omaleng,” tuturnya.

Menyimpulkan semua itu, Jeni kembali mengungkapkan bahwa pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) guru itu dan bukan dana apresiasi atau insentif itu, sudah dilaksanakan pihaknya dan sudah berjalan selama triwulan kwartal ketiga ini.

Jeni menungkapkan, “Pembayaran hanya kepada PNS dan CPNS, karena itulah yang ada dalam DPA. Sedangkan, untuk setiap honorer itu belum, karena memang belum ada regulasinya. Lagipula nama kegiatan dalam DPA itu bukan dana apresiasi atau insentif, tetapi pembayaran TPP. Jadi, memang yang berhak mendapatkannya adalah PNS dan CPNS sebagai pegawai.”

“Saya tidak mungkin berani melakukan penggunaan anggaran yang tidak ada dalam DPA kan? Jadi, yang ada dalam DPA adalah guru PNS dan yang sudah CPNS berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati,” tandas Jeni.

Untuk itu, Jeni berharap para guru hendaknya lebih tenang dalam menghadapi semua masalah yang terjadi, termasuk yang sedang dihadapi bersama saat ini.

Menurut Jeni, bupati sebagai kepala daerah memang sudah memerintahkan agar segera dibayarkan apa yang menjadi hak guru, dan itu sudah dibayarkan atau sudah dilaksanakan realisasinya selama triwulan kwartal ketiga sesuai DPA, yakni kepada setiap guru PNS dan CPNS. Namanya Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (pembayaran TPP).

“Untuk yang lainnya, jelas harus bisa berharap ada kebijakan daerah berdasarkan regulasi atau peraturan yang memang ada. Kalau belum ada, ya sudah jelas tidak bisa diada-adakan. Siapa yang berani melakukan pelaksanaan program kegiatan yang tidak ada dalam DPA? Ini juga yang harus kita pahami bersama,” jelasnya.

Jeni menambahkan, “Kalau ada yang bilang dana insentif atau apresiasi maka semuanya juga harus ingat bahwa akibat realiasi dana tersebut, maka sejak tahun 2015 masalah itu kan sudah masuk pengadilan dan masih terus disidangkan sampai saat ini, karena memang keliru dan tidak ada dasar hukumnya.” (ina)

share on:

Leave a Response