Bansos Rastra 2019 Hanya Sampai April

share on:
Sulaimi bur/HP

Timika, HP

Bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) tahun ini hanya sampai April sesuai keputusan Kementerian Sosial RI. Pihak Bulog hanya bertindak sebagai penyedia sekaligus penyalur bantuan tersebut.

“Kami tidak tahu selanjutnya seperti apa. Kami menunggu saja keputusan dari Kemensos,” kata Kepala Kantor Seksi Logistik Timika, Sulaimi pada Jumat (8/3).

Tahun ini jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos rastra di Mimika tercatat sebanyak 16.642, persis sama dengan 2018 lalu. Setiap KPM menerima alokasi bansos rastra sebanyak 10 kilogram, maka alokasi bansos yang disalurkan per bulan mencapai 166.420 kilogram di Kabupaten Mimika.

Sualaimi mengatakan, jajarannya telah menyalurkan bansos rastra kepada KPM untuk alokasi Januari-Februari 2019. Namun penyalurannya belum mencakup seluruh dari 18 distrik di Mimika.

“Yang sudah disalurkan seluruhnya yaitu di wilayah Distrik Mimika Baru, Kwamki Narama, Iwaka, Wania, Kuala Kencana dan Mimika Timur. Untuk wilayah Distrik Tembagapura baru sebagian,” jelas Sulaimi.

Demikian pun dengan distrik di wilayah pesisir, katanya, belum semuanya disalurkan. Distrik-distrik di wilayah pesisir Mimika mencakup Distrik Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat, Amar, Mimika Tengah, Mimika Timur Jauh, Jita dan Agimuga.

Sedangkan untuk tiga distrik di wilayah pegunungan yaitu Jila, Hoeya dan Alama hingga kini belum tersalurkan seluruhnya.

Selain di Mimika, Kansilog Timika juga ditugaskan untuk menyalurkan bansos rastra bagi warga kurang mampu di Kabupaten Puncak. Jumlah KPM bansos rastra di Kabupaten Puncak sebanyak 20.670 dengan alokasi per bulan sebanyak 205.670 kilogram.

Menurut Sulaimi, tugas Kansilog hanya mengantarkan bansos rastra hingga titik distribusi yang telah disepakati dengan pihak Dinas Sosial atau Pemerintah Distrik setempat. Sementara penyaluran bansos rastra dari titik distribusi menuju kampung-kampung atau tempat tinggal KPM seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Untuk penyaluran bansos rastra ini tidak boleh ada pungutan sepeserpun apakah untuk alasan biaya transportasi dan lainnya karena itu sudah menjadi tugas Pemda. Sebab sekarang ini bansos rastra sifatnya gratis, berbeda dengan raskin yang harus ada biaya tebus Rp1.600 per kilogram,” jelas Sulaimi. (bur)

share on:

Leave a Response