BPK RI Segera Pantau Puskesmas dan Nakes di Pesisir

share on:
Puskesmas Kokonao di Distrik Mimika Barat / Foto : Dok/HP

Timika, HP

Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI segera memantau Puskesmas dan tenaga-tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas di distrik wilayah pesisir seperti  Atuka, Kokona, Amar, dan  Wakia.

“Mereka ingin periksa  tenaga-tenaga Puskesmas. Karena mereka sudah baca di media terkait pelayanan di Puskesmas Kokonao sehingga mereka ingin turun langsung ke lapangan,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadisnkes) Kabupaten Mimika, Alfred Douw, saat ditemui di Hotel Serayu, Timika, Rabu (10/10).

Menurut Alfred, salah satu alasan pihak BPK turun untuk memastikan ada tidaknya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat seperti yang heboh diberitakan oleh media terkait pelayanan Puskesmas di Kokonao.

Diberitakan sebelumnya, Dinkes Mimika membela diri soal laporan tutupnya Puskesmas Kokonao. Kadinkes Mimika Alfred mengaku sudah mendapat laporan dari Kepala Puskesmas (Kapus) Kokonao yang berusaha membantah laporan tersebut. “Puskesmas Kokonao tidak kosong, sekitar 16 atau 17 petugas yang ada di sana,” kata Alfred saat menghubungi wartawan, Senin (8/10) malam.

Soal keberadaan petugas, menurut Alfred, kontrol dan keaktifan Kapus sangat menentukan. Seorang Kapus semestinya rutin berada di tempat tugas mengontrol dan mengawasi petugasnya.

Laporan tutupnya Puskesmas Kokonao disampaikan Kepala Distrik Mimika Barat, Christian Warinussy. Menurutnya, Puskesmas Kokonao tutup tanpa pelayanan sekitar dua bulan ke belakang. Bahkan dua warga dikabarkan meninggal dunia pekan lalu tanpa perawatan dari petugas kesehatan.

“Kalau kepala dinas tidak percaya, silakan beliau turun sendiri lihat kondisi di kampung. Jangan hanya tinggal di kota,” saran Christian menanggapi bantahan Dinkes Mimika.

Sebagai penanggung jawab wilayah, jajaran Distrik Mimika Barat sebenarnya telah melaporkan secara lisan ihwal tutupnya Puskesmas Kokonao ke Dinkes Mimika, namun tak direspon. Bahkan beberapa kali kesempatan, pihak Pemerintah Distrik yang merujuk pasien ke Kota Timika. Padahal merujuk pasien dianggarkan khusus dalam rencana kerja Puskesmas.

Beberapa fasilitas Puskesmas Kokonao dalam laporan Christian, juga sudah mulai rusak karena ditinggalkan petugas kesehatan. Obat-obat di Puskesmas pun sudah tidak ada. Padahal Puskesmas Kokonao dibangun cukup besar dan bertype perawatan.

Munculnya laporan pelayanan kesehatan yang tutup di Kabupaten Mimika bukan kali pertama terjadi. Dalam beberapa kali pemberitaan sebelumnya, Puskesmas dan Pustu pernah dikabarkan ditinggalkan petugas. Padahal keberadaan petugas merupakan prasyarat utama pemerataan pembangunan kesehatan. Percuma bicara kejar target program jika Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama masih ada yang tutup.

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara dan menjadi urusan wajib pemerintah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah diukur salah satunya dari sektor kesehatan. Pemkab Mimika dalam banyak kesempatan mengumbar, kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan. Tapi ironis, laporan tutupnya Puskesmas Kokonao muncul disaat Kabupaten Mimika dalam sukacita menyambut Hari Ulang Tahun ke-22. (sel)

share on:

Leave a Response