Pasca Penyerbuan Lokasi Pleno DPT : Kapolres Temui Massa Pendukung, HAM Membantah Sebagai Dalang Aksi

share on:

 

Timika, HP

Setelah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) terjadi penyerbuan dan  pengerusakan Hotel Cendrawasih 66,  Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto  mendatangi kantor sekretariat Pemenangan Paslon Bupati-Wakil Bupati Hans Magal – Abdul Muis (HAM) di lapangan Timika indah, Sabtu (12/5) sore untuk menanyakan adanya dugaan keterlibatan dari massa pendukungnya.

Dihadapan massa Kapolres meminta pertanggungjawaban terhadap aksi yang  diduga kuat telah dilakukan oleh massa dari HAM. Kapolres menyayangkan insiden yang terjadi sebelum pelaksanaan pleno Daftar Pemilih Tetap di Hotel Cendrawsih 66 yang mengakibatkan terjadi amuk massa dengan melakukan pengrusakan fasilitas hotel dan kendaraan milik warga.

“Saya minta siapa saja yang ikut kesana untuk bertanggung jawab. Bukan begini kita caranya berdemokrasi. Bukannya kalian sudah saling janji untuk tidak melakukan ini,” tutur Kapolres dihadapan massa yang kebetulan sedang melaksanakan pesta adat bakar batu.

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto saat berada di halaman Hotel Cendrawasih 66 setelah terjadinya aksi penyerangan oleh sekelomok massa / foto : Ryeno    Guritno – HP

HAM Bantah Terlibat Dalam Aksi Tersebut

Menanggapi pernyataan Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto, Ketua Solidaritas Masyarakat Peduli Demokrasi Mimika Matheus Uwe Yanengga yang berada ditempat tersebut membantah keterlibatan anggotanya.

Yanengga mengatakan, hal tersebut dilakukan oleh sekelompok warga secara spontanitas yang kecewa dan tidak setuju dilakukan pleno DPT tersebut.Pasalnya DPT tersebut seharusnya tidak dilakukan karena masih adanya permasalahan yang sedang dihadapi oleh paslon HAM yang sedang melakukan upaya hukum.

“Aksi tersebut dilakukan oleh masyarakat karena adannya informasi bahwa pleno penetapan DPT lalu massa marah. Kenapa DPT dilakukan sedangkan masih adanya permasalahan yang sedang di hadapi oleh pasangan HAM,” tutur Yanengga.

Menurut Yanengga aksi tersebut sama sekali bukan dikoordinasi atau atas perintah Tim HAM. Menurut dia hal tersebut diduga kuat terjadi secara  spontan oleh sekelompok warga dan tanpa sepengetahuan pihak dari Tim Paslon HAM.

“Mereka kesana tanpa adanya koordinasi dan komando. Ini tadi massa kita tidak bisa jelaskan. Kami sama sekali tidak fasilitasi dan kami tidak mengkomandoi,” tegasnya.

Setelah mendengar penjelasan tersebut Kapolres meminta kepada Ketua Solidaritas Masyarakat Peduli Demokrasi Mimika untuk membuat surat pernyataan, yang menyatakan bahwa aksi tersebut bukan dikoordinir oleh pihaknya.

Dengan adanya surat pernyaraan tersebut Kapolres akan melakukan upaya hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan pengerusakan tersebut.

“Saya minta pernyataan bapak tertulis bahwa tidak ada yang bertanggung jawab. Jika nanti ada yang ditangkap berarti diluar komando kubu disini,” tegas Kapolres.

Lokasi Pleno DPT KPUD Mimika di Hotel Cendrawasih 66 Jalan Cendrawasih SP 2 Timika, Papua yang berantakan setelah diamuk massa/ Foto : Ryeno Guritno-HP

Kapolres mengingatkan sebelumnya kepada beberapa tokoh pendukung paslon setelah adanya putusan TMS untuk menahan diri dan menahan massa untuk tidak melakukan aksi-aksi yang tidak diinginkan.

“Tiga hari yang lalukan bapak-bapak saya undang diresto 66 saya menyampaikan bahwa kita menginginkan hal yang sama tapi kita hidup dinegara hukum itu diluar kemampuan kami. Yang nenetapkan TMS adalah tingkat pusat maupun provinsi. Saya sarankan untuk melakukan upaya hukum karena ada jalur yang sudah disediakan,”jelas Kapolres.

Setelah melakukan negosiasi selanjutnya Matheus Uwe Yanengga, Markus Timang bersama tiga orang lainnya di bawa ke kantor Polres Mimika di jalan Agimuga Mile 32 untuk membuat surat pernyataan. (reg)

share on:

Leave a Response