71 Kasus Perceraian Disebabkan Masalah Perekonomian

share on:

Timika, HP

Pengadilan Agama Kabupaten Mimika sejak Januari hingga April 2017 telah menerima sebanyak 71 berkas kasus perceraian yang diajukan pasangan suami istri. Sebagian besar gugatan perceraian ini karena persoalan ekonomi dalam keluarga.

Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Mimika, Asir Pasimbong Allo saat ditemui Harian Papua di ruang kerjanya, Kamis (27/4) membenarkan hal tersebut. Asir bahkan mengatakan, sebanyak 60 persen dari kasus perceraian ini karena suami tidak lagi menafkahi istri dan anak-anaknya.

Asir mengatakan, pengajuan perceraian ini paling banyak dilakukan oleh para istri sebagai pelapor. Para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Mimika telah memediasi, menjembatani penyelesaian masalah ini, namun 90 persen pasutri berkeinginan untuk tetap bercerai.

“Perkara yang masuk dari Januari sampai April ini ada 71 kasus, dengan rincian perkara perceraian sebanyak 62 dan permohonan 9 kasus,” ujar Asir.

Dikatakan Asir, rata-rata kasus perceraian ini memang paling banyak sebagai pelapor adalah wanita sebagai istri. Dalam sidang mediasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, diketahui alasan paling mendasar suami tidak lagi memberi nafkah yang cukup sehingga terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga.

Selain faktor ekonomi keluarga, ada 25 persen gugatan perceraian karena ada pihak ketiga, Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 10 persen.

Asir menyebutkan, angka kasus perceraian di Tahun 2016 sampai April baru mencapai 50 kasus. Angka ini naik di Tahun 2017 yang sampai April sudah mencapai 71 kasus. (ina)

share on:

Leave a Response