Anggota DPRD Wajib Serahkan LHKPN

share on:
Karel Gwijangge Foto : Ryeno guritno/ HP

Timika, HP

Anggota DPRD Mimika, Karel Gwijangge mengatakan bahwa, setiap anggota DPRD wajib untuk menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Hal tersebu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya praktik tindak pidana korupsi.

“Saya dan Ketua DPC PDIP Mimika sudah memasukkan LHKPN pada 29 Maret 2019 lalu. Dan ini merupakan kewajiban dari anggota Dewan mulai dari pusat sampai daerah,” kata Karel di Kantor DPRD Mimika, Kamis (15/8).

Menurut Karel penyerahan LHKPN sendiri merupakan syarat mutlak bagi seorang anggota Dewan sebelum dilantik. Dan ini bukti pejabat publik menunjukkan integritas dan akuntabilitas sebagai penyelenggara negara. Hal ini dikarenakan, semua aktifitas saat menjadi wakil rakyat nanti akan diawasi lembaga terkait termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saat memasukkan laporan, maka semua kekayaan yang ada, mulai aset bergerak sampai tidak bergerak dilaporkan. Dan kalau itu tanah maupun kendaraan, harus dilengkapi dengan surat-surat,” katanya.

Karel menjelaskan dengan penerapan sistim maupun mekanisme LHKPN bagi setiap pejabat daerah, mulai DPR sampai ASN, maka dirinya menyakini akan meminimalisir kasus dugaan korupsi, yang selama ini terjadi.

Lanjutnya, karena dari laporan tersebut akan terus diawasi, apakah berkembang atau tidak.

“Saya yakin dengan LHKPN ini, korupsi di negara ini khususnya Mimika akan hilang. Karena terus diawasi oleh pihak terkait, termasuk KPK,” Jelasnya.(reg)

share on:

Leave a Response