APBD 2017 Belum Ditetapkan : Wabup Mengaku Paling Malu dan Berdosa Terhadap Rakyat

share on:

Timika, HP

Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang SE MSi mengaku sangat malu pada masyarakat Kabupaten Mimika, karena sampai hari ini APBD Kabupaten Mimika tahun 2017 belum ditetapkan. Dengan adanya polemik antara DPRD dan Bupati Mimika, berdampak belum ada APBD yang membuat masyarakat menderita.

“Dengan belum ditetapkannya APBD kita ini, saya mau katakan saya orang yang cukup malu dan berdosa kepada rakyat, karena belum ada titik temu terhadap permasalahan yang terjadi.  Saya tidak berbuat apa-apa, saya kan hanya ban serep, di mana-mana dalam hukum tata negara kita, wakil adalah ban serep dan akan berfungsi jika ban utama tidak mau dipakai,” ungkap Wabup Bassang saat ditemui wartawan di ruang kerjanya,Sentra Pemerintahan SP 3, Kabupaten Mimika,Papua,Rabu (3/5).

Meski demikian, Wabup Bassang tidak diam begitu saja dalam menghadapi masalah yang terjadi di daerah ini. Wabup Bassang terus berusaha melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk meminta petunjuk dan bantuan agar dapat menyelesaikan permasalah yang terjadi di daerah ini. Namun anehnya, upaya Wabup Bassang tersebut justru disalahkan oleh pemerintah pusat, karena dinilai tidak bisa bekerja.

“Saya tidak diam, saya sudah berkali-kali sampaikan ke pemerintah pusat lewat staf-staf yang datang. Saya pun pernah sampaikan ke Pemerintah Provinsi Papua, malah disalahkan. Akhirnya saya bilang saja bahwa sebenarnya tidak mau pusing dengan masalah DPRD dan Bupati. Itu urusan mereka, tetapi yang penting bagaimana DPRD dan Bupati ada komunikasi dengan baik, sehingga kita bisa menyelamatkan APBD tersebut,” ungkapnya.

Wabup Bassang menyebutkan, banyak sekali permasalahan yang dihadapi Pemkab Mimika yang membuat pelayanan terhadap masyarakat tidak berjalan.

Sebagai wakil kepala daerah, Wabup Bassang mengaku sangat malu terhadap masyarakat. Pasalnya, selain permasalahan yang tengah dihadapi PT Freeport Indonesia, ditambah lagi masalah dalam tubuh pemerintah daerah sendiri, hingga akhirnya pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat harus terhenti.

“Masalah di daerah ini banyak dan rumit. Perusahaan dan karyawan bermasalah, pemerintah di sini juga begitu. Untung saja masyarakat tidak bikin aksi-aksi yang besar. Perekonomian mereka sudah tidak jalan, ditambah lagi pelayanan-pelayanan oleh pemerintah tidak jalan. Seandainya ini di kota besar seperti Jakarta, pasti sudah ngeri,” ungkapnya. (reg)

share on:

Leave a Response