APBD Mimika 2017 Belum Ada : Wabup Bassang Buka-bukaan di Depan DPD RI

share on:

Timika, HP

“Kita tidak punya kebijakan untuk mengambil kebijakan yang strategis. Kadang kita sudah memberikan telaah yang baik dan benar, namun para pengecut di sana berikan telaah yang tidak benar. Waktu yang akan membuktikan siapa yang benar”

Wakil Bupati Mimika Yohanis Bassang SE MSi kembali buka-bukaan soal ketimpangan yang kini menimpa roda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Pasalnya, hingga akhir bulan pertama triwulan kedua tahun anggaran berjalan, Kabupaten Mimika belum memiliki APBD 2017.

Di hadapan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang berkunjung ke Kantor Sentra Pemerintahan Mimika, Selasa (25/4), Wabup Bassang membuka permasalahan terbesar yang membuat Pemkab Mimika tidak dapat melaksanakan program kerja untuk masyarakat.

“APBD kami sampai sekarang belum ditetapkan, karena kisruh antara ini dengan ini, saya tidak tahu solusinya bagaimana. Saya pernah cerita dengan pejabat provinsi, kenapa dilakukan pembiaran. Mereka marah, saya bilang bapak tidak usah marah, faktanya seperti itu,” jelas Bassang di ruang rapat Lantai 3 Kantor Sentra Pemerintahan, Selasa (25/4).

Sebagai wakil bupati, Bassang mengaku, dirinya hanya sebagai ban serep yang hanya berguna jika ban utama bocor. Bassang juga mengaku tidak ada pelimpahan tugas yang diberikan untuk dirinya untuk mengelola roda pemerintahan.

Meski tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis, Wabup Bassang tetap masuk kantor setiap hari.

“Kita tidak punya kebijakan untuk mengambil kebijakan yang strategis. Kadang kita sudah memberikan telaah yang baik dan benar, namun para pengecut di sana berikan telaah yang tidak benar. Waktu yang akan membuktikan siapa yang benar,” jelasnya.

Wabup Bassang pun kembali mengenang ketika masih menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Setkab Mimika beberapa tahun silam, bahwa APBD Kabupaten Mimika ditetapkan setiap akhir Desember.

Ihwal keterlambatan pembahasan berikut penetapan APBD 2017, sebut Bassang, sudah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), namun hingga kini tidak ada keputusan yang pasti. Demikian pula dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang tidak dapat memberikan kepastian dan hanya memberikan informasi untuk menunggu.

Namun untuk menunggu sampai kapan, Wabup Bassang sendiri meradang. Apakah hingga akhir tahun anggaran 2017, APBD Mimika baru ditetapkan? Kehadiran pemerintah, sampai APBD belum ditetapkan membuat pemerintah merasa bersalah terhadap masyarakat. Padahal kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat. (ina)

share on:

Leave a Response