Bapemperda DPRD Mimika Bahas Hak Keuangan Ketua dan Anggota Dewan

share on:

Timika, HP

Badan Pembentukan Peraturan  Daerah (Bapemperda) yang sebelumnya bernama Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika pada Senin (4/9) pagi menggelar rapat membahas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Rapat tersebut  dilaksanakan di ruang Pleno kantor DPRD Mimika dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda ,Karel Gwijangge,SIP dan diikuti oleh 26 anggota lainnya.

Karel Gwijangge saat dicegat wartawan usai memimpin rapat,mengatakan rapat Bapemperda hanya membahas seputar hak hak dewan yang akan akan dimasukkan dalam perda inisiatif.

“Kami hanya sebatas rapat biasa.Pembahasan hanya seputar hak hak pimpinan dan anggota dewan sesuai dengan PP nomor 18 tahun.Nanti ada rapat pra dengan eksekutif baru akan ada kejelasan kapan kita Pleno dan paripurnakan.Kami ada rapat sebentar dengan eksekutif jadi teman teman tunggu yah,” ungkap Karel.

Karel Gwijangge mengakui, rapat ini sengaja dilakukan untuk sama sama mengoreksi atau menambah draft perda, namun tetap mengacu kepada PP 18 dan  Permendagri nomor 62  tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional.

“Dari dua produk hukum itulah yang akan menjadi dasar untuk pembentukan draft Perda Inisiatif dengan pembanding dari draft atau contoh dari kabupaten Minahasa dan draft dari Apkasi.Tinggal kita cocokan saja,”jelas Karel.

Menurutnya, pembahasan ini sangat baik karena bisa melakukan perubahan dengan usulan dari Bapemperda setelah melakukan pembanding dari draft yang diperoleh dari Kemendagri atau draff lainnya

“Karena acuannya sudah ada sehingga yang kita fokus untuk membahas dan mengusulkan agar dimasukkan pada pasal pasal atau bab dalam draf perda inisiatif.Poin itu antara lain, soal uang representase,uang tunjangan keluarga,tunjangan jabatan,tunjangan alat kelengkapan dewan,tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses,”jelas Karel.

Ketua Komisi B, Kristian Viktor Kabey Berharap agar seluruh anggota dapat menyampaikan usulan dan masukan agar draf perda inisiatif  bisa sempurna sebelum difinalisasi.

“Data pembanding dari berbagai sumber yang saat ini ada ditangan setiap anggota Bapemperda agar dapat dicocokkan.Kalau ada usulan yang dianggap belum ada di dalam draft bisa ditambahkan dengan jelas peruntukkannya,”tegas Viktor.

Dari pantauan harian Papua,rapat berlangsung cukup alot terlihat dari beberapa anggota dewan menyampaikan beberapa usulan ,masukan termasuk menyangkut beberapa anggota dewan agar Kepala  bagian Persidangan dapat memperjelas poin poin tentang apa saja hak yang mereka wajib terima.

Rapat akhirnya diakhiri dan selanjutnya akan diagendakan rapat pra pembahasan sebelum  menerima draf atau materi dari eksekutif terkait hak hak keuangan dan administratif yang akan melekat di setiap pimpinan dan anggota DPRD Mimika. (Opa)

 

share on:

Leave a Response