Buku DPA masih Proses Penggandaan

share on:

Timika, HP

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika,  Marten Malissa mengauki saat ini pihaknya tengah menggandakan buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan bukan sengaja mengulur-ulur waktu penyerahan atau bukan mengubah isinya atau muatan perencanaan program yang sudah ditetapkan DPRD dan Pemerintah.

Apa yang dikatakan Marten sekaligus menanggapi dan menepis pernyataan  Anggota DPRD Mimika bahwa sampai saat OPD belum menerima dokumen DPA dari BPKAD Mimika.

“Kemarin penyerahan DPA secara simbolis memang sudah diserahkan Bupati Eltinus Omaleng. Namun, bentuk fisiknya belum dibagikan ke OPD, karena masih digandakan,”kata Marten saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (23/4) malam.

Marten membenarkan bahwa memang secara fisik dalam bentuk buku DPA belum diserahkan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  Hal tersebut dikarenakan masih dalam proses penggandaan dan kemungkinan satu Minggu akan selesai.

Lanjutnya, di Mimika ini ada 36 OPD, sehingga diperlukan penggandaan. Dan nantinya ditandatangani oleh tim anggaran pemerintah daerah (TPAD).  “Kalau semua itu sudah dilakukan, maka fisik DPA berupa buku langsung dibagikan,” ujarnya.

Marten menjelaskan walaupun demikian program yang ada di APBD sudah bisa dijalankan. Pihaknya siap mencairkan anggaran untuk pelaksanaan program-program ini.  Tetapi untuk sementara program rutin, seperti gaji pegawai dan lainnya. Kemudian program fisik masih belum bisa dilakukan, karena harus dilakukan pembentukan panitia lelang, proses lelang melalui LPSE dan kesiapan administrasi yang lain.

“Walaupun secara fisik DPA belum dibagikan, tapi kalau OPD menjalankan kegiatan rutin bisa dilaksanakan, kecuali kegiatan fisik karena memerlukan lelang,” tegasnya.

Sementara itu menanggapi pernyataan belum diserahkannya DPA yang terindikasi adanya perubahan-perubahan Marten menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar jika ada perubahan pada DPA.

Menurutnya APBD ini bukan barang mainan, sehingga apa yang sudah dibahas ini yang dikerjakan nantinya.  “APBD ini Perda yang merupakan dokumen negara. Sehingga apa yang sudah dibahas maka hal itu yang akan dikerjakan,” ungkapnya. (reg)

 

 

share on:

Leave a Response