Bupati Omaleng Tandatangani Perjanjian Divestasi Saham Freeport

share on:

“Sedangkan Pemkab Mimika mendapat 7 persen. Dari 7 persen ini akan dibagi lagi untuk Pemda Mimika sebesar 3 persen, untuk pemilik hak ulayat sebesar 3 persen, dan 1 persen untuk saham induk agar tidak terjadi kekosongan”

 Timika, HP

Bupati Mimika Eltinus Omaleng secara resmi melakukan penandatanganan perjanjian divestasi saham PT Freeport Indonesia (FI) yang dilaksanakan bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di Aula Djuanda, Mezzanine, Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Jumat (12/1) lalu.

Pihak yang menandatangani  perjanjian itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika Eltinus Omaleng , dan Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi, serta diparaf oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN yang mewakili  Menteri BUMN.

Acara tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo,  jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN serta perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung  RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta pejabat Pemprov Papua dan Pemkab Mimika.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan  bahwa perjanjian yang ditandatangani adalah salah satu langkah maju dan strategis, suatu kemajuan yang sangat signifikan dalam rangka pengambilan saham divestasi PTFI setelah dicapainya pokok-pokok kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PTFI pada 27 Agustus 2017. “Perjanjian ini merupakan wujud semangat kebersamaan antara seluruh jajaran di pemerintahan yaitu pemerintah pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan BUMN dalam proses pengambilan saham divestasi PTFI,” jelas Sri Mulyani.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika  secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PTFI sebesar 10 persen sesudah divestasi. Porsi hak atas kepemilikan saham tersebut termasuk untuk mengakomodir hak-hak masyarakat pemilik ulayat dan masyarkat yang terkena dampak permanen dari usaha PTFI. “Pengambilan saham divestasi PTFI ini akan dilakukan melalui mekanisme korporasi, sehingga tidak membebani APBN maupun APBD, dan menjadi salah satu manfaat  dari pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan,” terangnya.

Keseluruhan proses divestasi saham PTFI, sebut Sri Mulyani, dimana 51 persen kepemilikannya nanti akan menjadi milik Pemerintah Indonesia sesuai komitmen Presiden Joko Widodo yang harus dilakukan secara transparan, bersih dari segala konflik kepentingan dan terjaga tata kelolanya pada setiap tahapan. “Ini akan menimbulkan confidence (kepercayaan) di dalam negeri maupun secara global. Saya minta kepada PT Inalum untuk terus bekerja melaksanakan proses divestasi ini, sehingga dapat diselesaikannya keseluruhan paket perjanjian ini dengan cara profesional, penuh integritas dan menjaga prinsip-prinsip good governance, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik hari ini dan pada masa yang akan datang,”  pesan Menkeu Sri Mulyani.

Pemerintah berharap kepemilikan 51 persen saham PTFI tersebut untuk meningkatkan kinerja PTFI, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarkat di Papua maupun seluruh masyarkat Indonesia, meningkatkan penerimaan negara dan menopang hilirisasi industri tambang dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan menciptakan kesempatan kerja serta mendorong pembangunan di daerah.

Menkeu mengatakan, momentum penandatanganan perjanjian tersebut merupakan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. “Untuk itu, keseluruhan proses pengambilan  saham divestasi PTFI ini harus terus dikawal dengan mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat Papua dan kedaulatan NKRI dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya alam secara transparan, dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif bagi seluruh investor di Indonesia. Semoga langkah ini mendapat ridho dari  Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujar Sri Mulyani.

“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yg setinggi-tingginya kepada Menteri ESDM Bapak Ignasius Jonan, Menteri BUMN Ibu Rini Soemarno, Menteri Dalam Negeri Bapak Tjahjo Kumolo yang ikut bersama kami, Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe dan Bupati Mimika Bapak Eltinus Omaleng untuk bersepakat bersama dan telah melaksanakan arahan Bapak Presiden agar Indonesia dapat menguasai 51 persen saham kepemilikan PTFI yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Sedangkan Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan bahwa Pemprov Papua telah sepakat dengan pemerintah pusat dan PT Inalum sebagai holding company. “Dengan adanya penandatanganan ini maka seluruh tahapan selanjutnya kita dengan PT Inalum. Secara mekanisme telah dibentuk BUMD yaitu PT Papua Divestasi Mandiri dibentuk untuk mengatur tata kelola saham yang dipercayakan. Kepemilikan saham 51 persen ini tidak boleh keluar dari pemerintah, karena secara berdaulat adalah milik Pemerintah Indonesia termasuk pembagian 10 persen adalah milik pemerintah bukan pribadi, kelompok atau perusahaan,” kata Enembe.

Gubernur mengatakan tugas PT Inalum yakni bernegosiasi dengan perusahaan besar. “Kita terima hasil dari  saham 10 persen dengan BUMD yang sudah dibentuk. Pemprov Papua telah bersepakat dengan Pemkab Mimika dalam pembagian 10 persen, dimana Pemkab Mimika mendapat 7 persen dan Provinsi Papua mendapat 3 persen. Selain itu, Pemprov Papua dan Pemkab Mimika akan membuat Perda yang mengatur hak-hak pemerintah, seperti pajak, royalti dan lain-lain,” ujarnya.

Enembe mengungkapkan, penandatanganan divestasi saham ini merupakan hadiah dan sejarah bagi rakyat Papua. “Karena sejak kontrak karya PTFI pertama pada tahun 1967 dan kontrak karya kedua pada tahun 1991, rakyat Papua tidak pernah dilibatkan. Namun pada pemerintahan Presiden Joko Widodo ini selalu berpikir dan punya hati untuk Papua, dan Papua dipercayakan mendapat 10 persen saham. Ini sejarah bagi Papua dan Indonesia, luar biasa,” ungkap Enembe.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Mimika Eltinus Omaleng juga menyampaikan bahwa saham 10 persen telah disepakati antara Pemprov Papua dan Pemkab Mimika, yang mana 3 persen diatur oleh Pemprov Papua termasuk untuk 27 kabupaten. “Sedangkan Pemkab Mimika mendapat 7 persen. Dari 7 persen ini akan dibagi lagi untuk Pemda Mimika sebesar 3 persen, untuk pemilik hak ulayat sebesar 3 persen, dan 1 persen untuk saham induk agar tidak terjadi kekosongan,” ungkap Omaleng.

Bupati Omaleng menambahkan, tata kelolanya akan diatur melalui BUMD yang sudah dibentuk. Selain mendapat kepemilikan divestasi saham 51 persen, pemerintah juga diberikan deviden sebesar10 persen untuk penandatanganan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang mana pemerintah pusat mendapat 4 persen, Pemprov Papua 1 persen, 2,5 persen untuk 27 kabupaten, dan 2,5 persen khusus untuk Kabupaten Mimika.

“Jadi setelah penandatangan IUPK, kita mendapat deviden 10 persen diluar dari divestasi saham 10 persen. Dengan demikian, pembangunan di Papua dan khususnya Kabupaten Mimika akan mengalami kemajuan yang luar biasa, dan tentunya bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Papua dan khususnya Kabupaten Mimika,” ujar Bupati Omaleng. (*/joe)

share on:

1 Comment

  1. Untuk kelola data 3 % untuk lembaga adat musti benahi dulu manajemen LPMAK.
    Orang2 yang kerja di LPMAK harus orang3 Amungme, kamoro dan 5 suku kekerabatan. Sarjana amungme dan kamoro masih nanggur banyak itu harus pekerjakan mereka.

Leave a Response