Dewan Harap KPK Ungkap Pemakaian APBD yang Tak Beres

share on:

Timika, HP

Kalangan DPRD Mimika berharap kehadiran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tiga hari di Timika sejak Kamis hingga Sabtu (4/8) lalu, bisa mengungkap amburadulnya penggunaan anggaran di Kabupaten Mimika selama ini. Pasalnya, hal tersebut telah menyebabkan pembangunan tidak nampak meski Mimika memiliki APBD triliunan rupiah.

“Selama ini orang hebat yang datang ke sini tidak bisa berbuat apa-apa melihat kondisi daerah ini. Jadi, saya berharap KPK datang ini benar-benar untuk melihat daerah ini. Kasihan rakya uangnya tidak bisa digunakan dengan baik oleh pemerintah daerah,” kata Anggota DPRD Mimika Yelinus Mom kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Jumat (3/8).

Yelinus mengatakan apa yang sudah disampaikan oleh legislator selaku wakil rakyat saat pertemuan dengan tim KPK pada acara sosialisasi upaya pencegahan korupsi, Kamis (2/8) lalu, diharapkan bisa dijadikan dasar bagi KPK untuk menindak tegas para pelaku penyalahgunaan uang rakyat di Kabupaten Mimika.

Dengan demikian, lanjut Yelinus, bisa mengungkap kekeliruan yang sudah dilakukan oknum-oknum pejabat pemerintah dalam menggunakan uang rakyat. “Apa yang disampaikan DPRD itu adalah masukan dari masyarakat, dan teman-teman dewan bicara itu sudah jelas. KPK harus buktikan, jangan cuma datang terus pergi, tidak membawa perubahan apa-apa di Kabupaten Mimika ini,” jelasnya.

Menurut Yelinus, semua hal yang sudah diungkapkan anggota dewan di hadapan tim sosialisasi dari KPK adalah bukti nyata yang terjadi di Mimika. Apalagi tim KPK juga sudah melihat sendiri kondisi lapangan dengan APBD Mimika tahun 2018 yang mencapai Rp 2,8 triliun, namun sama sekali tidak menjadikan kemakmuran di Kabupaten Mimika. “KPK kan sudah lihat dengan mata kepala mereka sendiri mengenai fakta lapanan di Kabupaten Mimika ini. Apa yang kami sampaikan itu bukan main-main, tapi ini nyata dan KPK harus menindaknya,” kata Yelinus.

Anggota Komisi B DPRD Mimika itu menambahkan, kedatangan tim KPK kemarin jangan hanya untuk menakut-nakuti saja, tetapi KPK harus bertindak tegas untuk mengungkap ketidakberesan dalam penggunaan uang rakyat di Kabupaten Mimika selama ini.

“KPK harus tegas, jangan cuma datang menyampaikan sosialisasi dan membuat takut para pejabat, tapi buktikan. KPK bilang ada daerah yang APBD-nya cuma 700 miliar saja bisa makmur. Sedangkan di Mimika anggaran triliunan rupiah tapi tidak terjadi perubahan apa-apa. Ini kenapa, dan KPK harus selidiki itu,” ujarnya. (reg)

share on:

Leave a Response