Dewan Minta BPJS Tidak Berlakukan Kenaikan Iuran Bagi Rakyat Miskin

share on:
Viktor Kabey Foto : Ryeno guritno/ HP

Timika, HP

Menanggapi banyaknya keluhan warga terkait naiknya tarif iuran Badan Penyelenggra Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, DPRD Mimika meminta kepada pihak BPJS tidak boleh menaikkan iuran dengan semena-mena  terutama bagi orang orang yang kategori miskin.

Pada prinsipnya, dewan mendukung pemberlakuan tersebut namum harus  adanya sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat agar masyarakat tidak merasa terbebani.

“Kami sangat dukung program-program dari BPJS saya nilai programnya  tetapi pelaksanaannya membuat bibngung masyarakat karena tiba-tiba berubah tanpa ada informasi terlebih dahulu. Salah satunya untuk iurannya yang dinaikkan cukup membebankan warga khususnya orang yang ekonominya lemah yang kebanyakan orang asli Papua,” kata anggota DPRD Mimika Viktor Kabey dikantor DPRD Mimika, Senin (9/9).

Ia menjelaskan pada setiap anggota BPJS memiliki masing-masing kriteria sesuai dengan kelas atau kategori seperti PNS, Swasta ataupun masyarakat Miskin. Karena itu pihak BPJS harus memberikan informasi terlebih dahulu terutama kepada masyarakat Miskin. Pasalnya hal tersebut akan menimbulkan masalah baru terutama dalam menyetor iuran yang cukup tinggi.

Lanjutnya menurut Viktor,  BPJS harus melakukan survei terlebih dahulu sebelum menginformasikan terkait adanya kenaikan iuran BPJS  tersebut. Dengan survey teresbut bisa diketahui jika dilakukan kenaikan bagaimana dan dampaknya apa.

“Itu harus survey dulu, apalagi seperti di Papua ini yang orang-orang nya belum mengerti, jika tidak begitu ini kasihan mama-mama di Papua ini susah. Jualan tidak laku harus dibebani pembayaran BPJS yang tinggi kasihan,” jelasnya.

Viktor mengusulkan jika pihak BPJS menjalin kerja sama dengan pihak Jamkesda khususnya di Papua, karena dengan begitu dana otsus yang ada di Jamkesda dengan adanya kerjasama dengan BPJS bisa maksimal penggunaannya.

“Menurut saya lebih baik bergabung saja Jamkesda dan lain sebagainya itu yang menggunakan dana Otsus dengan BPJS. Dengan begitu pengelolaan dana otsus untuk bidang kesehatan bisa berjalan dengan baik melayani masyarakat Papua,” tuturnya.

Diakui, jika pihak BPJS tidak melakukan penjelasan dang pengumuman terkait naiknya tarif BPJS kesehatan sepihak akan membuat masyarakat tidak mau menggunakan BPJS. Dirinya meminta kepada Pemkab Mimika untuk turun tangan menyelesaikan masalah-masalah iuran BPJS yang naik.

“Lama-lama orang tidak mau pakai BPJS, di daerah kan ada anggaran untuk diberikan subsidi kepada masyarakat miskin untuk bidang kesehatan. Mungkin pemerintah bisa memberikan subsidi kepada masyarakat miskin yang keberatan dengan naiknya tarif BPJS tersebut,” ujarnya.(reg)

share on:

Leave a Response