Dewan Minta Pemkab Evaluasi Penerimaan Pegawai Honor

share on:

Timika, HP

Menyikapi protes salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan adanya muncul nya pegawai honor baru yang membuat semakin banyaknya pegawai honor dilingkup Sekretariat DPRD Mimika bukan dari putra daerah.

Anggota Komisi A DPRD Mimika Theo Deikme meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk segera mengevaluasi kembali penerimaan pegawai honor maupun tenaga kontrak kesetiap instansi.

“Penerimaan honor ini kacau balau. Ini terjadi bukan cuman di Sekretariat DPRD, tapi juga disemua OPD. Pemkab harus lakukan evaluasi kembali tidak biasa begini pasti ini menimbulkan masalah lagi apalagi yang ada honor bukan putra daerah yang banyak,”kata Theo saat ditemui di Kantor DPRD Mimika, Selasa (8/5).

Terkait banyaknya honor yang bukan putra daerah Theo mengatakan pegawai honor yang bekerja di pemerintahan didominasi warga non Papua ini tidak boleh terjadi lagi. Pemkab harus memberikan kesempatan kepada putra daerah terlebih dahulu agar putra daerah bisa merasakan sebagai pegawai di daerahnya.

“Kalau kita mau hitung jumlah pegawai honor putra-putra daerah itu tidak sebanding dengan pegawai honor non papua. Ini kita semua sudah tahu,”kata Theo.

Theo menjelaskan dalam UU Otonomi Khusus (Otsus)  sudah dijelaskan prioritaskan putra daerah baru yang lain.  Menurut Theo dampak dari perekrutan pegawai honor yang tidak sebanding ini sudah merugikan daerah ini karena Kabupaten Mimika merupakan daerah otonomi khusus.

“Kita punya anak-anak putra daerah banyak yang sudah selesai sekolah dan masih menanggur di luar sana. Katanya sudah tidak ada lagi perekrutan pegawai honor, tapi buktinya masih ada. Inikan jadi beban APBD kita di Mimika,”kata dia.

Sementara ASN di lingkup Sekretariat DPRD Mimika,  Agustinus Anggaibak mengatakan, perekrutan pegawai honor khususnya di Sekretariat DPRD Mimika ini tidak sebanding dengan putra daerah khususnya Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lainnya.

“Saya bertanya-tanya pegawai honor yang bukan putra-putri daerah ini masuk lewat mana. Saya dengar alasan bilang ini titipan Bupati atau Wakil Bupati atau Sekda, ini Bupati dan Sekda harus cek baik orang-orang ini,” tekan Agus.

Menurutnya bahwa, Kabupaten Mimika merupakan daerah Otsus, maka harus diprioritaskan putra-putri daerah. persoalan untuk perekrutan tenaga honor di Kabupaten Mimika dirinya berjuang sejak dulu.

“Saya lihat terlebih di Kantor DPRD ini banyak sekali pegawai honor non papua, sementara kita punya anak-anak putra daerah sendiri yang pernah kita ajukan tidak diakomodir. Jadi ini perlu dipertimbangkan,”terang dia. (reg)

 

 

share on:

Leave a Response