Dewan Pertanyakan Hak Melekat 2018 dan 2019

share on:
Thadeus Kwalik Foto : Ryeno guritno/ HP

Timika, HP

Kalangan DPRD Mimika mempertanyakan hak-hak mereka yang melekat tahun 2018 dan 2019 yang belum diberikan hingga saat ini. Para anggota dewan juga merasa kecewa, karena haknya belum juga dibayar hingga kini.

Mewakili anggota dewan yang lain, Anggota Komisi C DPRD Mimika Thadeus Kwalik menyebut hak-hak yang belum diterima anggota dewan, antara lain pakaian seragam kantor, jas, kemeja safari, sepatu, pakaian olahraga, dan lainnya.

Menurut Thadeus, persoalan tersebut telah lebih dari satu kali dipertanyakan kepada Sekretariat Dewan (Setwan), namun belum ada jawaban pasti. Karena itu diharapkan hak-hak melekat itu segera dibayarkan agar tidak lagi menjadi pertanyaan bagi seluruh anggota dewan.

“Makanya sekarang kami enggan masuk kantor karena anggota dewan lainnya enggan terbuka. Itu kami tidak terima sejak 2018. Kami tanya anggaran-anggaran itu lari kemana dan kapan kami terima?” kata Thadeus di Kantor DPRD Mimika, Jumat (19/7).

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi C DPRD Yohanis Wantik. Menurut Wantik, hal itu dikarenakan manajemen lembaga yang tidak ditata baik sehingga tidak terjalin koordinasi bersama dan melemahkan hak-hak dewan. Hal ini terbukti setiap anggaran yang telah dibahas dan ditetapkan bersama DPRD dapat dialihkan untuk hal-lain sehingga hak-hak DPR dipangkas. “Ini persoalan koordinasi saja. Kalau tidak saling koordinasi maka fungsi pengawasannya juga lemah, dan akhirnya hak kita dilemahkan,” ujarnya.

Sedangkan Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom mengatakan, kalau hak-hak ini tidak dibayar maka bisa digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

Elminus pun mengaku bahwa persoalan ini telah dibicarakan ke bagian Setwan, namun belum ada respon. “Memang untuk tahun 2015-2017 sudah diterima, tapi kalau yang 2018-2019 belum ada. Ini bisa digugat sampai ke PTTUN karena hak kita tidak jalan,” ungkapnya. (reg)

share on:

Leave a Response