Distrik MTJ Diprioritaskan Pempus

share on:

Timika, HP

Distrik Mimika Timur Jauh (MTJ) merupakan salah satu dari 222 wilayah kecamatan perbatasan di Indonesia yang menjadi prioritas pemerintah pusat (pempus) dalam pembangunan infrastruktur.

Hal ini sesuai visi misi Presiden RI Joko Widodo, yang salah satunya meningkatkan infrastruktur fisik dalam membuka keterpencilan dan infrastruktur pelayanan dasar.

Sekretatis Utama Badan Nasional Pengelolah Perbatasan (BNPP) DR Suhajar Diantoro MSi meninjau langsung lokasi-lokasi kecamatan yang tergolong terpencil, salah satunya di Papua.

“Dalam menjabarkan visi dan misi Presiden RI, BNPP telah meninjau dan melakukan penataan di semua kecamatan atau desa terpencil yang ada, guna memastikan desa yang berada di perbatasan mendapatkan porsi pembangunan yang layak,” kata Suhajar Diantoro, usai pertemuan bersama para pejabat Pemkab Mimika di Kantor Pusat Pemkab Mimika, Kamis (13/2).

Oleh karena itu jika berbicara soal perbatasan negara, fokus BNPP ada di seluruh kecamatan yang melingkar dari Rondo Aceh hingga sepanjang Papua, mulai dari Biak, Supiori, Sarmi, Jayapura, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Merauke, Mimika, dan Asmat.

“Inilah yang dimaksud presiden kecamatan-kematan  yang ada di kabupaten/kota akan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Selain bupati dan gubernur mengarahkan alokasi anggaran membangun di perbatasan ini, pemerintah pusat juga turun intervensi melalui DAK Avirmasi, DAK Penugasan dan DAK  Reguler,” jelasnya.

Menurut Suhajar, perhatian pempus terhadap wilayah kecamatan terpencil itu agar bisa mendatangkan manfaat bagi  masyarakat dan daerah. “Oleh karena itu saya datang untuk menginventarisir, dan di Kabupaten Mimika ada lima distrik yang merupakan distrik perbatasan. Nah, kita coba menginventalisisr satu saja dulu, yaitu Distrik Mimika Timur Jauh,” ungkapnya.

Dari hasil inventarisasi nanti, sebut Suhajar, akan melahirkan program dan kegiatan, yang penganggarannya dibantu dibantu oleh presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kementerian terkait lainnya.

Suhajar mengatakan, pihak BNPP akan memetakan apa saja yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, dan apa yang akan dilakukan oleh pempus, sehingga dapat diketahui dengan jelas. “Kita  kembali lihat lagi kira-kira apa saja yang dibutuhkan  dari desa dan kecamatan itu. Apakah jembatan, dermaga, angkutan sungai, angkutan laut, signal, agar daerah tersebut tidak lagi terpencil,” ucapnya.

Berikutnya, lanjut Suhajar, yang perlu dilihat lagi dalam penataan infrastruktur pelayanan dasar, seperti sekolah dan rumah sakit. “SD rata-rata sudah bagus, misalnya di Mimika Timur Jauh, murid SMP 800 lebih, maka perlu kita pertimbangkan, apakah daerah tersebut perlu dibangun sekolah SMA, atau tidak,“ ujarnya.

Suhajar menyebutkan, dari hasil pemetaan diperkirakan kurang lebih 20–an distrik di Papua yang akan diprioritaskan pembangunannya. “Setelah kita data, maka disitu kita lihat mana yang kita intervensi, dan mana yang harus ditangani gubernur, mana yang perlu dibangun bupati. Kita harapkan dalam lima tahun ke depan gubernur dapat  membangun separuh kebutuhan SMA di seluruh perbatasan di Papua, dan separuhnya lagi diintervensi dari APBN sesuai kebijakan presiden,” jelasnya.

Suhajar menambahkan, wilayah Kabupaten Mimika mencakup 18 distrik dan memiliki 23 puskemas. Kondisinya relatif bagus dan semua kampung sudah ada petugas pustu. Namun, bisa saja ada hal-hal yang kurang, misalnya sarana dan prasana tenaga medis di daerah terpencil. “Maka hal-hal itu juga akan kita pikirkan. Apakah memang perlu dari pempus membangun dan menambahkan rumah bagi petugas medis, seperti itu,” ucapnya. (reg)

share on:

Leave a Response