DP3AKB Se-Papua Mengikuti Forum OPD di Mimika

share on:

 

Timika, HP

Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana  (DP3AKB) di 24 Kabupaten se-Papua dari wilayah adat saileri, Ah Hanim, Mee Pago dan Lapago, mengikuti Forum Organiasi Perangkat Daerah (OPD) P3AKB di Mimika. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Mozza, Jumat (15/11) – Sabtu (16/11) yang dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Mimika.

Dalam sambutannya Gubernur Papua yang dibacakan Wabup Mimika Johannes Rettob menuturkan dengan terselengaranya  Forum OPD pemberdayaan perempuan se-Provinsi Papua mulai hari pertama sampai hari ini telah  terjadi harmonisasi dan singkronisasi  program guna memecahkan permasalahan perempuan dan anak didaerah masing-masing yang disesuiakan dengan situasi.

“Maka perempuan papua semakin berkualitas dan dapat pula menyiapkan generasi penerus yang berkualitas,” tuturnya.

Diharapkan lembaga pemberdayaan perempuan baik provinsi maupun Kabupaten harus menjadiW lembaga terdepan yang menyuarakan tentang kesetaraan gender. Selain itu partisipasi aktif  dan adanya jaminan terhadap pemberian hak dan tanpa pengakuan deskriminasi baik perempuan dan danak merupakan salah satu komponene yang turun menentukan keberhasilan

“Ini menyangkur dengan hak-hak dasar perempuan Papua sehingga disetiap Kabupaten selalu bisa menyuarakan tentang kesetaraan gender,” ujarnya.

Selaku ketua Panitia kegiatan Benyami Krey dalam membacan laporan panitia menyampaikan terkait tujuan diselengarakan kegiatan tersebut, yakni, memperkuat pemahaman dan persepsi penyelengaran pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB di Provinsi Papua berbasis kawsan, selain itu dapat meningkatkan srategi dalam mendorong kebijakan program dan kegiatan PPA dan KB  di Papua berbasis  kawasan, juga menyepakati singkronisasi dan harmonisasi kegiatan antara provinsi dan Kabupaten se- Papua dan menjadikan “Three ENDs”.

“Hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam ekonomi plus, hentikan kesenjangan perempuan dan anak dalam politik dan gerakan Her For She (Gerakan Laki-Laki untuk perempuan) , untuk kesetaraan sebagai target capaian lembaga pemberdayaan perempuan , perlindungan anak dan keluarga berencana se –Papua lima tahun ke depan,” tuturnya.

Pihaknya menjelaskan dalam kegiatan tersebut, menhadirkan narasumber yakni dari kemetrian pemberdayaan perempuan , Bappeda Provinsi Papua, BKKBN Provinsi Papua dan DP3AKP Papua , adapun materi yang dibawakan yaitu, kebijakan implementasi KLA di 28 Kabupaten dan satu kota di Papua, materi kedua, Pemamfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) khusus untuk program PPA di Papua dan materi ketiga Penguatan ketahan pangan

Papua dalam angka tahun 2018 memberikan gambaran sejumlah penduduk Papua sebanyak  3,486.000 juta jiwa, yang terdiri darilaki-laki  1,592 jiwa, dan perempuan 1,894.000 jiwa, perempuan meningkat 35,4 persen, merupakan aset pembangunan yang secara kuantitatif seimbang, tahun ini Papua sudah masuk era bonus demografi , dimana sejumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada penduduk usia non produktif.

“Era bonus demografi ini kemudian menimbulkannya rentang nya masalah sosial baru, mengingat jumla usia produktif tidak setara dengan ketersediaanya lapangan kerja , oleh penyelengara pembangunan  dan ketatnya kompotisi dunia usaia/ tuntutan klasifikasi kebutuhan SDM oleh dunia usaha / kapitalis,” jelasnya.

Menurutnya BPS Papua pada data publis pada Maret 2019 memberikan gambaran Papua sebagai Provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia  yakni 27,53 Persen. Meningkat 0,1 persen dari September 2018 yakni 27,43 persen, sedangkan rata-rata Nasional 9,47 persen dimana jumlah penduduk termiskin di Papua masih didominasi oleh perempuan dan anak yang tersebar  secara sporadis di lima kawasan pembangunana dari masih didominasi kawasan saileri, Ah Hanim, Mee Pago dan Lapago.

“Papua dalam tahun 2018 memberikan gambaran bahwa jumlah korban permasalahan rawan sosial dan konflik sosial yang tumbuh , berada dan tersebar di 28 Kabupaten dansatu kota di Papua, masih didominasi oleh perempuan dan anak. Kondisi ini dibuktikan dengan meningkatnya  jumlah penganguran di Papua per Agustus 2019 sebesar 67,173 orang bertambah sekitar  5,288 dibanding dengan February 2019 sebesar 8,417,”ujarnya

Satu tahun terakhir, tingkat penganguran terbuka mengalami peningkatan dari 2,20 persen , Agustus 2018 menjadi 3,65 persen , pada Agustus 2019. Dimana jumlah penganguran  terbuka ini masih didominasi oleh perempuan karena mengalami kesilutan dalam akses lapangan pekerjaan , masih sulit keluar dari rana domstik ke rana publik yang bersifat swasta.

Kaloborasi data antara Polda / Polres/ Polsek Papua, RSUD/Puskemas/Kejaksaan/Pengadilan , pUsat layanan terpadu dan BPP d an KB dari 7 Kabupaten Kota dari 2012-2018 tercatat ada 4,721 tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Indek pembangunan gender dalam data pembangunan mannusia berbasis gender tahun 2018 memberikan gambaran IPG Papua 79,38 persen naik dari tahun 2016 yakni 74,09 persen  angka harapan hidup (AHH) perempuan di Papua 67 persen lebih tinggi dari laki-laki yakni 63,45 persen. (reg)

 

share on:

Leave a Response