DPRD Desak Dinkes Segera Bayar Insentif Nakes

share on:

Timika, HP

Menyikapi aksi puluhan tenaga kesehatan (nakes) non-PNS yang menuntut pembayaran insentif mereka, Rabu (1/11) lalu, pihak DPRD Mimika mendesak Pemkab Mimika untuk segera merealisasikannya.

“Aksi protes yang dilakukan tenaga medis di Kantor Dinkes adalah hal yang wajar, dan itu mereka menuntut hak mereka. Mereka sudah jalankan tugas, namun haknya tak kunjung dibayar, kenapa tidak dibayarkan? Pemerintah harus segera membayarnya,” tegas anggota Komisi C DPRD Mimika, Yohanis Wantik, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/11).

Wantik menyayangkan kalau apa yang nenjadi hak para nakes yang bertugas melayani masyarakat di Puskesmas-puskesmas, belum dibayarkan. “Kasihan mereka sudah menjalankan kewajiban dan selama ini sudah mengabdi secara baik melayani kesehatan masyarakat, tapi tidak mendapatkan haknya. Saya minta agar pemerintah mencarikan solusi sehingga mereka bisa menerima insentifnya,” pinta politisi Partai Hanura ini.

Wantik menambahkan, dampak dari terjadinya aksi mogok atau sampai dengan terjadi penutupan pelayanan di Puskesmas-puskesmas akan berdampak pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang datang berobat.

“Kami dewan tidak mau dengar kalau ada keluhan masyarakat bahwa tidak ada pelayanan kesehatan di Puskesmas. Dana untuk bidang kesehatan didorong dan diakomodir di APBD cukup tinggi dengan maksud agar pelayanan kesehatan bisa maksimal. Karena itu, tidak ada alasan pemerintah untuk menunda-nunda pembayaran hak insentif para nakes, karena memang sudah dianggarkan tiap tahun,” ungkap Wantik.

Diberitakan sebelumnya, terkait tuntutan dari para nakes itu, Sekretaris Dinkes Mimika Reynold Ubra berharap persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan cara yang baik.

Reynold juga mengimbau para nakes di Puskesmas untuk tidak menutup pelayanan kepada masyarakat. “Saya berharap kepada kepala Puskesmas kembali bekerja seperti biasa. Saya berharap kepada teman-teman, pelayanan kesehatan tetap jalan. Jangan hanya gara-gara insentif, pelayanan kesehatan ditutup,” imbau Reynold.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marten Malissa mengatakan, persoalan tersebut bukan sebuah masalah yang harus dibesar-besarkan. Sebab, hal itu hanyalah keterlambatan administrasi dalam proses keuangan. “Ini sebenarnya bukan masalah, karena hanya keterlambatan adminitrasi saja. Jadi, jangan terlalu dibesar-besarkan,” ujarnya. (opa)

share on:

Leave a Response