e-KTP Belum Sentuh Warga Pedalaman dan Pesisir

share on:
Nurman S Karupukaro/ Ryeno guritno/ HP

Timika, HP

Anggota Komisi B DPRD Mimika, Muhammad Nurman S Karupukaro menjelaskan perekaman program e- KTP yang telah diprogramkan Pemerintah Pusat di Kabupaten Mimika belum menyentuh masyarakat yang ada di pelosok dan pedalaman baik pesisir maupun pegunungan. Pasalnya perekaman e KTP lebih kencang dilakukan dinas terkait dengan fokus di distrik, kelurahan/kampung yang ada di kota dan pinggiran kota saja.

“Berdasarkan hasil kunjungan dewan beberapa hari terakhir ini ke pesisir dan pegunungan disana warga mengeluhkan sekaligus  menyampaikan beberapa kendala soal pelayanan pemerintah kabupaten.  Salah satunya ialah mengenai perekaman e-KTP karena mereka di sana banyak yang belum miliki  e-KTP,”kata Nurman saat ditemui di kantor DPRD Mimika,  Jumat (21/9)

Menurut Nurman selama ini warga pesisir dan pegunungan yang belum tersentuh pelayanan tersebut melalui kantor distrik. Seharusnya  perekaman e-KTP dapat dilakukan di Ibukota-ibukota distrik yang ada di seluruh Mimika. Perekaman  bukan hanya dilakukan di Kantor Dinas yang posisinya berada dikota dan sangat menyusahkan masyarakat

“Apalagi di daerah yang sudah mendapatkan sinyal telpon seperti di Distrik Mimika Tengah, Mimika Barat di Kokonao kan perekamannya bisa dilakukan jika dikota saja masyarakat tidak bisa butuh transportasi dan biaya,”ungkapnya

Nurman menjelaskan sampai hari ini ada banyak putra daerah yang tidak mempunyai e-KTP dan Kartu Keluarga.  Ketiadaan e-KTP dan  KK  itu,  menurut Nurman dapat menyebabkan banyak kendala yang dihadapi masyarakat.

“Beberapa anggaran dan bantuan dari pemerintah pusat yang memang masuk ke rekening keluarga. Sangat disayangkan kalau mereka tidak mempunyai KTP. Akhirnya terjadi kecemburuan karena yang punya e-KTP bisa mendapatkan bantuan sedangkan yang tidak, tidak bisa mendapatkan bantuan apa-apa,” ungkapnya.

Nurman menjelaskan sebenarnya perekaman data di Distrik-distrik yang ada di Mimika bukanlah sebuah kendala. Pasalnya yang penting masyarakat sudah terekam dan terdaftar meskipun hanya memegang blangko saja sedangkan untuk pencetakan bisa dilakukan di kota.

“Karena untuk merekam saja, dan mencetak bisa menunggu blanko e-KTPnya. Yang penting terdaftar dulu baru Dispencapil memberikan bukti surat keterangan saja terlebih dahulu,” tutur Nurman.

Selain untuk penerimaan bantuan e-KTP untuk masyarakat pesisir dan pegunungan dirasa perlu sebab pada 2019 mendatang, Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) akan dilakukan.

“Karena untuk memilih, salah satu indikatornya adalah mempunyai e-KTP. Kita berharap kalau bisa perekaman e-KTP bisa selesai tahun ini gar masyarakat yang memiliki hak pilih dapat menggunakan suaranya dalam Pemilu 2019 nanti,”ujarnya. (reg)

share on:

Leave a Response