Empat Distrik  Terancam Lakukan Pemilihan Ulang Kepala Kampung

share on:

 

Timika, HP

Diduga melakukan pemilihan kepala kampung di kota, empat distrik di wilayah pegunungan, di antaranya Distrik Hoya, Distrik Tembagapura, Distrik Jila, terancam akan dilakukannya pemilihan ulang kepala kampungnya. Pasalnya,  Pemkab Mimika akan menangguhkan hasil pemilihan kepala kampung di empat distrik tersebut karena berpotensi terjadi masalah yaitu protes dari masyarakat karena merasa tidak mengetahui proses pemilihan kepala kampung tersebut.

Asisten I Sekda Mimika Bidang Pemerintahan, Damianus Katiop mengungkapkan proses pemilihan kepala kampung seharusnya di lakukan oleh Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di masing-masing kampung agar masyarakat bisa mengetahui proses tersebut. Sehingga masyarakat bisa mengenal makna proses demokrasi, karena masyarakat tersebut sangat menghormati nilai-nilai kemompakan dan nilai-nilai persatuan .

“Ternyata ada empat distrik yang melakukan pemilihan kepala kampungnya di kota Timika. Kita cukup kaget, mengapa mereka lakukan pemilihan kepala kampung di kota? Kita tidak paham masalah tersebut, karena pihak dinas terkait tidak menyampaikan kepada kita,” ungkap Katiop di ruang kerjanya, Jumat (10/1).

Terkait hal tersebut, Katiop segera memanggil OPD terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) untuk bersama tim Panitia Pemilihan Kepala Kampung tingkat kabupaten untuk mereview dan mengevaluasi sampai sejauh mana tingkat distrik yang sudah melakukan pemilihan kepala kampung. Pasalnya, jangan sampai ke depan terjadi masalah hukum karena pemilihan dilakukan di kota.

“Sehingga harapan saya, hasil pemilihan kepala kampung untuk empat distrik teresbut ditangguhkan dan akan melalui proses evaluasi oleh panitia pemilihan kepala kampung tingkat kabupaten. Untuk mengevaluasi kembali dengan melakukan proses pemilihan ulang,” jelasnya.

Menurut Katiop, selain terjadi masalah yang dikarenakan ketidakterimaan masyarakat terhadap proses pemilihan yang tidak dilakukan di kampung tersebut, juga terjadi masalah laporan keuangan yang tidak sesuai dengan DPA, sehingga terindikasi terjadinya penyelewengan anggaran. Namun, masalah tersebut pihaknya akan berkoordimnasi terlebih dahulu dengan Bupati Eltinus Omaleng

“Jadi kan melalui proses pendanaan, dalam DPA itu proses pemilihan kepala kampung Distrik A kampung B, tapi setelah dalam pelaksanaan dilakukan di kota, ini kan menyalahi kita punya komponen-komponen anggaran,” jelasnya. (reg)

share on:

Leave a Response