F-PHS Agendakan Penyerahan Raperda ke DPRD Mimika

share on:
Pimpinan Forum Pemilik Hak Sulung (F-PHS) Tsingwarop ketika menunjukan dokumen raperda tentang tata kelolah tanah ulayat dan pemanfaatannya di Timika, Kamis (4/10) / Foto : Marsel Balawanga/HP

Timika, HP

Forum Pemilik Hak Sulung (F-PHS) Tsingawrop, Kabupaten Mimika, mengagendakan penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang tata kelolah tanah ulayat dan pemanfaatannya kepada DPRD Kabupaten Mimika pada Senin (8/10) pekan depan.

Sekretaris F-PHS Tsingwarop, Yoan Songgonau  kepada wartawan Kamis (4/10) mengatakan penyerahan raperda kepada DPRD Mimika dengan cara mengantar raperda tersebut dari sekretariat F-PHS jalan C Heatubun dengan diiringi tarian adat suku Amungme.

F-PHS Tsingwarop adalah forum yang beranggotakan masyarakat di tiga kampung, Tsinga, Wa/Banti dan Aroanop yang berada di sekitar PT Freeport Indonesia di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Perjuangan untuk mendapat pengakuan secara hukum sebagai pemilik hak ulayat area konsesi Freeport dengan perda dimulai dengan mengumpulkan dana secara swadaya untuk pembuatan raperda oleh Pusat Analisi Hukum dan Kebijakan Publik Papua.

Yoan mengatakan dari hasil “alas tikar” (pengumpulan dana secara sukarela) telah terkumpul sebanyak Rp 105 juta dan telah digunakan untuk pembayaran tahap pertama kepda konsultan hukum yang membuat raperda tersebut.

“Total biaya yang harus kami bayar adalah Rp 500 juta dan akan diselesaikan dalam lima tahap. Uang yang digunakan adalah hasil usaha mama-mama, bapak-bapak, adik-adik dan kakak-kakak dengan segala keterbatasan mereka. Dengan harapan perda dapat disahkan oleh DPRD Mimika,” tuturnya.

Yoan mengharapkan agar dalam jangka waktu satu sampai dua bulan setelah raperda itu diserahkan, DPRD Mimika segera menggelar paripurna dan menetapkan sebagai perda.

“Kami akan kawal raperda ini sampai ditetapkan sebagai perda. Selanjutnya perda itu kami akan serahkan kepada Dirjen Minerba sekaligus akan melakukan audiens dengan PT. Inalum terkait posisi kami sebagai pemilik hak ulayat area konsesi Freeport,” kata Yoan.

Ketua F-PHS, Yafet Manga juga mengharapkan agar DPRD Mimika dan Pemkab Mimika dapat menyeriusi harapan F-PHS termasuk meminta dukungan seluruh masyarakat Mimika sebab menurut Yafet, perjuangan mereka demi masa depan anak cucu pemilik hak ulayat yang telah dikeruk Freeport selama 50-an tahun.

“Kami tidak main-main, kami serius dengan hal ini. Jadi harap para wakil rakyat juga dapat menanggapi harapan kami ini juga dengan serius,” ujarnya. (sel)

share on:

Leave a Response