FPHS Persiapkan Bentuk Lembaga Adat Tiga Kampung

share on:
SOSIALISASI - Suasana sosialisasi perjuangan FPHS membentuk lembaga adat di Kampung Tsinga, Waa-Banti, Aroanop (Tsingwarop) dan pembentukam lembaga masyarakat Amungme Tsingwarop di Distik Tembagapura yang disenggarakan di Hotel Serayu, Sabtu (11/1)./ Foto : Ryeno Guritno/HP

 

Timika, HP

Setelah mengantongi rekomendasi dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) untuk melakukan pemekaran lembaga adat di tiga kampung yaitu Tsinga, Waa-Banti dan Aroanop, Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) mulai melakukan persiapan pembentukan lembaga adat pemekaran dari lembaga induk Lemasa.

Sebagai awal melakukan pembentukan lembaga adat di tiga kampung, FPHS melakukan Sosialisasi perjalanan perjuanganFPHS Tsinga Waabanti Aroanop (Tsongwarop) dan pembentukan lembaga masyarakat Amungme Tsingwarop di Distik Tembagapura yang disenggarakan di Hotel Serayu, Sabtu (11/1).

Pantauan Harian Papua dalam kegiatan tersebut para pengurus FPHS melakukan sosialisasi mengenai sejarahnya terbentuknya FPHS Tsingwarop dan mendengarkan masukan dari para tokoh masyarakat Amungme, tetua adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kepala suku dan lembaga adat terhadap di pembentukan lembaga ada tiga kampung di Tsingwarop.

Dari kegiatan tersebut intinya seluruh masyarakat dan para tokoh serta lembaga adat Amungme mendukung dibentuknya lembaga adat tiga kampung Tsingwarop dan selanjutnya segara melakukan pembentukan pengurus.

Sekretaris I FPHS Yohan  Zonggonao usai kegiatan menyampaikan bahwa dari pertemuan tersebut seluruh masyarakat, tetua adat, para tokoh dan Lemasa SK Bupati maupun Lemasa Yayasan menyetujui dan mengeluarkan rekomendasi untuk segera dibentuknya pemekaran lembaga adat dari lembaga induk untuk tiga kampung yaitu Tsingwarop. Selanjutnya pihaknya melakukan penentuan calon-calon yang akan duduk sebagai Direktur lembaga adat Tsingwarop tersebut.

“Rata-rata mereka semua memberikan dukungan seratus persen setelah banyak pertanyaan dari mereka. Hari Selasa kami lakukan penentuan calon-calon yang akan duduk di pengurus dewan ada tersebut, kita berharap itu akan berjalan dengan aman, damai dan juga dengan dukungan dari masyarakat,” tuturnya.

Yohan  mengungkapkan bahwa tujuan pembentukan lembaga adat di tiga kampung Tsingwarop yaitu agar hadirnya lembaga induk lebih menyentuh masyarakat akar rumput. Pasalnya, selama ini jangkauan dari lembaga induk tidak pernah sampai pada tiga kampung Tsingwarop.

Yohan menjelaskan, dengan dilakukan pemekaran lembaga adat tersebut maka perhatian lembaga induk lebih luas dan terfokus, sehingga bisa memperhatikan hak masyarakat lebih terfokus pada miliknya, baik gunung, sungai dan apapun di sana, dan lembaga inilah yang akan berjuang tentang Perda Hak Ulayat yang sampai sekarang belum dilakukan oleh Lemasa, padahal tanah yang diambil sangat tinggi nilai ekonomisnya.

“Mereka yang duduk di lembaga induk mengakui mereka selama ini tidak bisa memberikan perhatian luas kepada masyarakat tiga kampung diatas. Hal tersebut dikarenakan masalah transportasi yang mahal dan susuah di jangkau. Oleh sebab itu kami FPHS mempunyai inisiatif buat lembaga adat di bawah naungan lembaga induk,” ungkapnya.

Selanjutnya Ketua FPHS Yafet Beanal menjelaskan  pembentukan lembaga adat merupakan solusi terbaik untuk menyentuh tiga lembaga adat, baik pemerintah daerah juga lembaga adat maupun lembaga adat dengan pemerintah. “Sehingga masyarakat meminta tiga kampung punya lembaga adat sendiri yang akan bekerja dan berbicara tentang tanah leluhur,” ungkapnya.

Dengan kehadiran lembaga adat di Tsingwarop, sebut Yafet, agar Freeport dan pemerintah tidak keliru, dengan mengatakan pemilik hak adalah 11 wilayah adat, padahal 3 kampung tersebut yang punya hak kesulungan atas tanah ini. “Jadi, FPHS akan mengawal berdirinya yayasan ini dari sisi administrasi untuk menuju 2021, dimana akan dilakukan perpanjangan kontrak. Kami pengurus FHPS tidak mampu sendiri dalam mengangkat masyarakat setempat agar ke depan Freeport fokus lihat masyarakat tiga kampung sebagai pemilik hak. Meski akan dibentuk lembaga adat tiga kampung, namun oleh tetap melihat 11 wilayah adat maupun Papua umumnya,” jelasnya.

Sekjen FPHS Erfinus Omaleng menambahkan, memang ada ancaman dengan adanya lembaga ini, lembaga yang sudah ada sebelumnya akan merasa haknya diambil karena Freeport lihat semua masyarakat Amugme, tapi yang punya hak sulung tidak dapat porsi karena latar belakang pendidikan.

Karena generasi berpendidikan Tsingwarop  baru dimulai 1994, sehingga orangtuanya mau bicara terbatas dalam bahasa.Tidak seperti Amugme lain yang sudah dulu mengenyam pendidikan dan pemilik sebenarnya diabaikan.

“Membuka lembaran baru bahwa di situ ada pemilik dan pemilik harus dihargai dan menjadi tuan di atas negerinya sendiri. Sebelum buka areal baru harus sesuai dengan ketentuan ILO, UU 45, UU Minerba 1963. Masyarakat harus menjadi tuan di negeri sendiri dengan kekurangannya, sebagai tuan emas atas batu tanah dan lainnya,” kata Erfinus. (reg)

share on:

Leave a Response