Gubernur Perintahkan Freeport Pekerjakan Kembali Karyawan Moker

share on:
SERAHKAN - Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Melkianus Bosawer saat menyerahkan surat Gubernur Papua Lukas Enembe kepada Asisten Sekda Mimika Bidang Pemerintahan, Damianus Katiop, Rabu (13/2)./ Foto : Marsel Balawanga/HP

“Kami dukung  Pak Gubernur untuk  mengelurkan surat penegasan yang di dalamnya ada DPRP, MRP dan Pemerintah Provinsi Papua. Suka atau tidak suka,  Freeport harus patuh terhadap surat penegasan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua”

 Timika, HP

Gubernur Papua Lukas Emembe mengeluarkan surat penegasan  kepada manajemen PT Freport Indonesia (FI) untuk segera menyelesaikan masalah karyawan mogok kerja (moker) yang diberhentikan secara sepihak. Salah satu poin dalam surat gubernur yakni memerintahkan manajemen PTFI untuk mempekerjakan kembali karyawan yang mogok.

Surat gubernur tersebut dibawa oleh Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Melkianus  Bosawer SE dan diserahkan langsung kepada Pemkab Mimika yang diterima Asisten Sekda Mimika Bidang Pemerintahan, Damianus Katiop, di ruangan rapat Lantai III Kantor Sentra Pemerintah, SP3,  Rabu (13/2).

Pada tempat yang sama, digelar pertemuan bersama Pemkab Mimika, DPR Papua, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Mimika dan perwakilan karyawan moker.

Kesempatan itu Melkianus  Bosawer mengatakan dalam surat Gubernur Papua tersebut terdapat tiga poin penting yang disampaikan kepada PTFI. Pihak manajemen PTFI diminta untuk menghormati surat yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua tersebut.

Melkianus menyebut tiga poin penting dalam surat tersebut adalah pertama; Gubernur Papua memerintahakan PTFI segera membayar upah karyawan 8.300 yang sudah termuat dalam PKB  2015. Kedua; Gubernur Papua memerintahkan PTFI untuk  mempekerjakan kembali karyawan mogok seperti semula dengan posisi jabatan semula. Ketiga; Gubernur Papua memerintahkan PTFI agar selama masalah karyawan mogok ini tidak diselesaikan maka PTFI dilarang merekrut karyawan baru.

“Harapan kami dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua agar Pemerintah Kabupaten Mimika harus menanggapi surat gubernur ini untuk melakukan pertemuaan dengan manajemen PTFI. Formatnya seperti apa, ketemu dengan manajemen PTFI. Kami Dinas Tenaga Kerja akan bertanggung jawab penuh dengan hasil dari surat yang dikeluarkan oleh gubernur ini,” tegasnya.

Melkianus mengatakan, sebelum Gubernur Papua mengeluarkan surat, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua  juga sudah mengeluarkan surat terkait mogok 8.300 karyawan dan menegaskan bahwa mogok yang dilakukan oleh karyawan PTFI adalah mogok yang sah sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 2 Tahun  2004 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan UU tentang Sistem Pengawasan.

“Tujuaan dari surat ini, kami dari sisi pemerintah mengharapkan bahwa Freeport itu adalah bagiannya kita, karyawan yang mogok ini adalah bagian dari kita. Dan kita mempunyai tanggung jawab bahwa jangan salah satu pihak yang dirugikan,” kata Melkianus.

Dalam pertemuan itu, Ketua  DPC SPSI Kabupaten Mimika Aser Gobay meminta PTFI untuk mematuhi dan menghormati surat  yang sudah dikeluarkan Gubernur Papua. Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua yang sudah menegaskan bahwa mogok karyawan PTFI adalah sah,” kata  Aser yang juga Anggota DPRD Mimika.

Aser meminta Pemkab Mimika secepatnya menindaklanjuti surat Gubernur Papua itu dengan mengundang pihak manajemen PTFI untuk duduk bersama menyelesaikan masalah karyawan mogok. “Pemerintah Kabupaten terkesan  diam menanggapi masalah ini.  Freeport harus tunduk pada pemerintah,” tegas Aser.

Kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR  Provinsi Papua Laurenzus Kadepa menegaskan, apa yang sudah dilakukan PTFI dengan melakukan PHK secara sepihak kepada  ribuan karyawan yang bekerja di perusahan tersebut adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya, hingga kini tercatat sudah 41 karyawan yang melakukan mogok kerja  sudah meninggal dunia akibat dari PHK sepihak yang dilakukan oleh PTFI.

“Sudah 41 orang karyawan yang  mogok kerja  meninggal dunia.  Banyak keluarga sudah berantakan, perceraian di mana-mana, anak sekolah sudah putus kuliah. Ini semua dampak dari persoalan ini. Kami DPR Papua melihat persolaan ini dari sisi kemanusiaan  dan ini adalah hal yang memprihatinkan,” ungkapnya.

Laurenzus menegaskan PTFI harus tunduk dan patuh terhadap surat penegasan yang sudah dikeluarkan Gubernur Papua. Laurenzus juga meminta Pemkab Mimika untuk segera menindaklanjuti surat Gubernur Papua yang sudah diserahkan oleh Kepala Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Papua kepada Pemkab Mimika.

“Kami dukung  Pak Gubernur untuk  mengelurkan surat penegasan yang di dalamnya ada DPRP, MRP dan Pemerintah Provinsi Papua. Suka atau tidak suka,  Freeport harus patuh terhadap surat penegasan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua,” kata Laurenzus.

Sementara itu, Pemkab Mimika yang diwakili Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Damianus Katiop mengatakan, hasil pertemuan bersama tersebut segera disampaikan kepada Bupati Eltinus Omaleng, Wakil Bupati Yohanis Bassang dan Penjabat Sekda Marthen Paiding.

Selanjutnya Pemkab Mimika segera menindaklanjuti surat Gubernur Papua itu dengan menggelar pertemuan bersama pihak manajemen PTFI guna membahas solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi para karyawan mogok.

“Kami akan menyampaikan kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Sekda untuk menindaklanjuti  kebijakan Bapak Gubernur Papua terkait dengan tiga poin penting  yang disampaikan dalam surat tersebut,” kata Damianus. (sel)

share on:

Leave a Response