Inspektorat akan Tindaklanjuti LPJ Bantuan Parpol

share on:

Timika, HP

Inspektur Kabupaten Mimika Yulius M Sasarari mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan laporan pertanggungjawaban (LPJ)  dana Partai Politik (Parpol) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua.  Mestinya sebelum pemeriksaan, bagi  parpol yang belum menyiapkan LPJ harus segera memasukan laporan ke Bagian Keuangan di  BPKAD sehingga tidak ada temuan oleh BPK.

“Ketika pemberikan bantuan dana parpol penggunaan dan pemanfaatan dana tersebut harus dipertanggungjawabkan dengan menyerahkan LPJ ke Kesbangpol dan BPKAD oleh semua partai yang punya kursi di DPRD Mimika. Sekarang sudah jadi temuan, setidaknya kami harus segera menindaklanjuti temuan tersebut,” kata Y Sasarari saat ditemui Harian Papua di ruang kerjanya di Puspem,SP 3,Timika,Papua, Jumat (19/5).

Sasarari menjelaskan, parpol penerima dana bantuan parpol sudah harus memasukan laporan LPJ ke Kesbangpol dan BPKAD sebelum pemeriksaan BPK.  ketika BPK turun lakukan pemeriksaan laporan keuangan sudah siap dan tidak ada temuan. Apalagi dana ini merupakan bantuan parpol dari pemkab harus dipertanggungjawabkan pemanfaatannya.

Sasarari menambahkan, sejauh ini pihak Inspektorat belum mengetahui berapa parpol yang belum menyerahkan laporan keuangan mereka. Pihaknya menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK kepada Bupati untuk ditindaklanjuti rekonendasi dari BPK selama 60 hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita harus tunggu LHP dari BPK baru kita (Inspektorat) akan tindaklanjuti rekomendasi selama 60 hari. Kami masih tunggu dari BPK Papua,” terang Sasarari.

Sasarari menjelaskan Inspektorat saat ini belum bisa memastikan sanksi apa yang harus diberikan karena LHP BPK harus ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang ada.  Apabila kelalaian dari parpol, sehingga Pemkab Mimika memberikan sanksi berupa teguran dan peringatan karena belum mempertanggungjawabkan laporan keuangannya.

“Sanksi belum bisa kami berikan, karena belum ada rekomendasi dari LHP BPK. Kalau sudah ada pasti akan ada sanksi dari pemkab,” terang Sasarari.

Sasarari berharap Kesbangpol dapat melihat persoalan ini pengalaman terbaik agar kedepan tidak boleh terjadi lagi. Kedepan Kesbangpol harus berkoordinasi dengan parpol penerima bantuan dana pembinaan dari Pemkab untuk dengan menyampaikan LPJ tepat waktu sebelum pemeriksaan BPK.

“Ini jadi pengalaman supaya kedepan harus siapkan laporan sebelum pemeriksaan,”ajak Sasarari. (reg)

share on:

Leave a Response