Kepala KPP Pratama : Realisasi Pelaporan SPT Pajak Capai 29.532

share on:
Hery Sumartono Foto : Ryeno guritno/ HP

Timika, HP

Kepala Kantor Pajak Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Hery Sumartono mengatakan bahwa, realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan untuk orang pribadi dan badan baik manual maupun melalui e-filling mencapai 29.532 SPT.

Untuk target SPT tahunan badan dan orang pribadi secara manual sebanyak 47.034 SPT dan target melalui e-filling sebanyak 21.205 SPT.

“Realisasi pelaporan SPT tahunan badan dan orang pribadi secara manual capai 16.266 SPT atau 34,58 persen dan realisasi melalui e-filling capai 13.286 SPT atau 62,66 persen,” kata Hery saat dihubungi lewat telephone, sabtu (17/8) lalu.

Hery mengimbau kepada seluruh wajib pajak agar segera melaporkan SPT nya karena itu merupakan kewajiban dari seluruh wajib pajak. Sejauh ini pihaknya sudah banyak mengeluarkan banyak imbauan kepada wajib pajak baik secara person melalui surat juga melalui bendahara negara khusus badan atau PT, CV dan lainnya.

“Ini kita sudah lakukan karena kita ingin agar wajib pajak mau melaksanakan kewajibannya untuk segera melapor SPT dan melakukan pembayaran. Karena ada konsekuensi yang lebih besar lagi yang mana kalau tidak menyampaikan SPT berturut-turut maka bisa kita arahkan ke pemeriksaan, terutama yang badan karena untuk badan ini dari pusat diwajibkan paling tidak 95 persen wajib pajak harus melaporkan SPT,”jelasnya.

Hery mengungkapkan Jika tidak melaksanakan kewajibannya akan masuk dalam daftar yang akan dilakukan pemeriksaan. Dan kalau ditemukan ada pajak yang harus dibayar sangat banyak maka akan ditambah dengan sanksi yang jauh lebih berat bisa sampai 48 persen. Sampai saat ini, dari beberapa tahun lalu ada beberapa wajib pajak yang KPP Pratama lakukan penindakan.

“Jadi kita datang ke wajib pajak meminta dokumen-dokumen mereka dan kita lakukan analisis dokumen kemudian kita tetapkan pajaknya. Berapa yang dia sudah lakukan pembayaran maka itu mengurangi ketetapan kita,”ungkapnya.

Heri menambahkan atas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT) orang pribadi untuk periode 2018 hanya sampai 31 Maret 2019. Dan untuk badan hanya sampai 30 April 2019 yang dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Mimika. Namun, demikian wajip pajak (WP) masih bisa melaporkan tetapi dikenakan denda.

“SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dan badan ini tetap akan diterima sampai kapanpun, termasuk lewat e-filing juga bisa, walaupun terlambat,” tutur Hery Sumartono.

Terkait denda,  Hery menjelaskan bahwa untuk dendanya itu wajib pajak bisa membayarnya belakangan setelah ada tagihan dari kantor pelayanan pajak. Untuk sanksi keterlambatan lapor SPT Tahunan itu akan ditagih oleh KPP Pratama dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).

“Jadi wajib pajak yang terlambat nantinya menunggu STP itu baru membayar sanksi tersebut. Untuk orang pribadi sebesar Rp100 ribu dan badan Rp1 juta,” tutur Hery.(reg)

share on:

Leave a Response