KPP Pratama Timika Sosialisasikan Aspek Perpajakan ke Bendahara OPD

share on:

Timika, HP

Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mengikuti sosialisasi aspek perpajakan yang dilaksanakan oleh Kantor Pajak KPP Pratama Timika. Kegiatan berlangsung di Aula KPP Pratama Timika, Kamis (13/2).

Plh Kepala Kantor KPP Pratama Timika Puriyo dalam sambutannya mengatakan penerimaan sektor pajak sangat vital karena seperti diketahui bersama bahwa 70 persen pembangunan di sokong dari penerimaan pajak.

“Oleh karena itu, marilah kita sama – sama mendukung penerimaan pajak ini demi pembangunan nasional Indonesia yang kita cintai ini,” kata Puriyo melalui rilis yang diterima redaksi Harian Papua, Jumat (14/2).

Puriyo mengatakan salah satu kewajiban bendahara di instansi pemerintahan adalah melakukan pemungutan pajak atas transaksi atau pembayaran yang dilakukan.Oleh karena itu, dalam sosialisasi tersebut KPP Pratama Mimika memaparkan aspek – aspek perpajakan terkait dengan bendahara di instansi pemerintahan.

“Terkait dengan hal tersebut sebagai contoh kewajiban dari bendahara adalah melakukan pemotongan atau pemungutan gaji yang dibayarkan kepada pegawai,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut ia mengingatkan kepada para bendahara untuk membuat bukti potong dalam hal gaji pegawai dimana kewajiban dari bendahara untuk membuat bukti yang disebut form 1721A2.

“Yang nantinya form tersebut akan disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan yang oleh pegawai yang bersangkutan tersebut, form itu sebagai salah satu sumber data untuk mengisi SPT tahunan para pegawai,” katanya.

Ia juga menyampaikan kepada ASN sebagai wajib pajak, di dalam Undang Рundang  perpajakan harus menyampaikan atau melaporkan SPT dan dari kemenpan RB juga sudah ada edaran yang mewajibkan  bahwa ASN harus melaporkan SPTnya secara e- filling.

“Jadi kami himbau nanti bapak ibu sekalian untuk menyampaikan kepada para pegawai untuk melaporkan SPTnya,” ujarnya.

Kemudian didalam sosialisasi tersebut pihak KPP juga memaparkan mengenai peraturan menteri keuangan nomor 23 tahun 2019 yang merupakan peraturan baru yang nanti akan berlaku mulai tanggal 1 April tahun 2020.

“Peraturan tersebut antara lain bagaimana mendaftarkan NPWP instansi pemerintahan, bagaimana pemotongan pemungutan pelaporan dari pajak yang telah dilakukan bendahara tersebut,” katanya. (reg)

share on:

Leave a Response