KPU Harus Perbaiki Kinerja Penyelenggara Tingkat Bawah

share on:
Yonas Jamapa/ Foto : Ryeno guritno/ HP

Timika, HP

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupate Mimika  meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika  untuk memperbaiki kinerja penyelenggara tingkat bawah dalam hal ini PPD, PPS dan KPPS pada pemilu selanjutnya.

Bawaslu menilau hal tersebut diakibatkan belum ada persiapan secara penuh yang dilakukan oleh penyelenggara tingkat bawah sehingga membuat kinerja sebagai penyelenggara sangat tidak profesional.

“Sebenarnya secara keseluruhan menurut kami sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan tahapan, hanya saja penyelenggara bawah yang harus lebih dipersiapkan untuk pemilu-pemilu yang akan datang,”kata  Ketua Bawaslu Mimika Yonas Yanampa saat ditemui kantor Gakumdu, Senin (20/5).

Menurut Yonas, Bawaslu melihat kinerja penyelenggara kurang profesional, hal tersebut membuat banyak terjadi masalah yang terjadi di tingkat bawah. Selain itu KPU dinilai asal-asalan dalam melakukan perekrutan penyelenggara tingkat bawah nampak dari cara menjalankan tugas banyak yang asal-asalan.

“PPD, PPS dan KPPS ini harusnya orang yang betul-betul mau kerja serius, netral dan profesional sehingga jika itu di rekrut dengan baik kami menyakini bahwa tingkat atas tidak akan mendapatkan masalah yang begitu rumit. Karena dilema ada pada penyelenggaraan tingkat bawah maka semuanya masalah sampai di putuskan di tingkat kabupaten,”tuturnya.

Ia mengakui,  bahwa KPU belum sepenuhnya mempersiapkan secara teknis penyelenggara tingkat bawah sehingga membuat tergangaggunya tahapan yang lain. Sehingga dalam melakukan pekerjaan tidak pernah tepat waktu contoh dalam melakukan pleno selalu molor karena tidak paham terkait teknis.

“Ini kesiapan secara teknis seperti bimtek-bimtek belum di pahami akhirnya mengganggu tahapan yang lain,”ungkapnya.

Karena itu,  Bawaslu menyarankan kepada KPU Mimika untuk turun kelapangan melihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh penyelenggara tingkat bawah. Sehingga jika terjadi masalah bisa diselesaikan langsung ditingkat bawah tidak sampai diselesaikan di tingkat Kabupaten.

“Saran kami, KPU harus jemput bola dengan memonitoring langsung mereka dan jika ada yang kurang beres harus komisioner KPU yang turun untuk menyelesaikan harus begitu,”ujarnya.(reg)

share on:

Leave a Response