Mogok Kerja Karyawan Sudah Sesuai Prosedur

share on:

Timika, HP

“Kalau aksi mogok yang dibuat oleh SPSI itu sudah memenuhi kriteria karena diatur dalam undang-undang,  jadi manajemen tidak boleh mem-PKH karyawan begitu saja”

Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indoensia (PC SPSI) Kabupaten Mimika Aser Gobay menyatakan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan sudah sesuai dengan prosedur.  Sayangnya, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh management PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada ratusan karyawan parmanennya  dinilai telah melanggar perundang-undangan  ketenaga kerjaan yang berlaku.

“Kalau aksi mogok yang dibuat oleh SPSI itu sudah memenuhi kriteria karena diatur dalam undang-undang,  jadi manajemen tidak bole mem-PHK karyawan begitu saja,” kata Aser kepada wartawan di  Graha Eme Neme Jaware, Timika,Kabupaten Mimika,Papua, usai mengahadiri acara pelantikan pengurus Partai Golkar, Selasa (16/5).

Aser menjelaskan, SPSI telah berkoordinasi dengan management PTFI terkait kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan terhadap karyawannya yang berkaitan dengan efisiensi. Akan tetapi terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan para pekerja dan tidak semena-mena mem-PHK. Kendati demikian, hal tersebut telah diatur dalam undang-undang.

“Kami sudah mengajak manajemen untuk membahas segala kebijakan yang diambil oleh perusahaan salah satunya adalah efisiensi, dan memang diakui oleh undang-undang tapi harus dibicarakan baik-baik, bukan semena-mena,”  tegas Aser.

Menurut Aser, manajamen PTFI memang memiliki hak atau kebijakan untuk mem-PHK karyawannya apabila para pekerja  tidak melaksanakan tugas dan bertentangan dengan peraturan perusahaan. Namun hal itu perlu disosialisasikan terlebih dahulu, sebab peraturan perusahaan tidak bisa disamakan ratakan dengan peraturan pemerintah yang notabene paling tinggi.

“Langkah yang diambil oleh manajeman harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku supaya tidak ada yang dirugikan. Boleh saja kebijakan tetapi harus diberitahukan lebih dahulu kepada karyawan supaya  tidak ada yang dirugikan,” bebernya.

Aser  mengakui jika apa yang telah dilakukan oleh manajeman PTFI secara sepihak,  tetapi perlu duduk bersama antara manajeman dan serikat pekerja  agar ada solusi atas permasalahan tersebut.

Namun apabila tidak ada solusi bahkan dari Pemkab Mimika lepas tangan dari proses perundingan nanti, maka SPSI akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada kementrian terkait di Jakarta

“Manajemen harus duduk bersama dengan serikat pekerja lalu sosialisasi dengan baik karena pekerja itu adalah aset, kalau memang pemerintah daerah tidak mau atasi masalah ini, kan masih ada pusat,”  terangnya.  (reg)

share on:

Leave a Response