Panwas Mimika Gelar Rakor Sentra Gakkumdu

share on:

Timika, HP

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Mimika menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mimika di kantor Kejaksaan Negeri Mimika Jalan Agimuga Mile 32, Rabu (17/1).

Dalam Rakor tersebut Ketua Panwaslu Mimika Johanes Wato menyerahkan secara langsung SK kepada 13 orang yang tergabung dalam tim Gakkumdu. 13 anggota Gakkumdu tersebut terdiri dari tujuh orang anggota Polres Mimika yang dipimpin oleh Kasat Reskrim, tiga orang dari Kejaksaan dan tiga orang dari Panwaslu

Penyerahan SK Tim Gakkumdu dilakukan di ruang pertemuan TP4D, Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Timika yang dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Timika, Alex Soemarna dan Kapolres Mimika AKBP Viktor Mackbon.

Johanes mengatakan, selain 13 anggota tersebut, ditambah tiga orang Pembina, yakni Kapolres, Kajari, dan Ketua Panwaslu. Dengan terbentuknya Tim Sentra Gakkumdu, diharapkan Pilkada bisa berjalan dengan baik. Dimana tim ini menangani dan memproses perkara atau sengketa Pilkada.

“Untuk bisa melaksanakan tugasnya, sekarang ini kami masih cari tempat untuk kantor. Diharapkan secepatnya dapat, agar bisa bekerja apabila ada laporan ataupun temuan,” terangnya.

Sementara Kapolres Mimika, AKBP Victor Mackbon, menyampaikan Tim Sentra Gakkumdu bukan baru kali ini, tetapi sudah ada pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya.

“Tim ini untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada, khususnya apabila ada kejahatan atau pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada,”ujarnya.

Victor mengungkapkan, Tim Gakkumdu akan menghadapi orang-orang yang pura-pura tidak tahu. Dalam arti, orang tersebut sudah mengetahui kalau setiap proses itu ada aturannya, namun masih dilanggar. Dari kepura-puraan tidak tahu tersebut menimbulkan dampak provokatif, yang berupaya menyudutkan salah satu pihak.

“Misalnya, mengenai pemasangan spanduk terkait adanya dugaan ijasah palsu. Kita tidak bisa menghakimi sendiri, karena ada proses dan aturannya. Dan walaupun itu salah atau benar, maka harus menghormati orang tersebut. Tidak menjadi masalah bahkan akan menimbulkan konflik. Karenanya tim Gakkumdu harus bekerja dengan baik,” ungkapnya.

Kajari Timika, Alex Soemarna menambahkan, Pilkada 2018, Mimika memiliki index kerawanan yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Tetapi bukan tidak mungkin, daerah yang dianggap rawan bisa menjadi damai.

Penyelenggaraan Pilkada 2018 ini, akan sukses apabila penyelenggara melaksanakan tugassnya dengan baik, yakni KPU dan Panwaslu. Jadi KPU dan Panwaslu dua unsur yang penting. Tetapi sebagus apapun kedua unsur ini, apabila tidak dibarengi dengan aparat keamanan maka tidak berjalan lancar. Karenanya Tim Gakkumdu inilah merupakan hal sentral dalam pelaksanaan Pilkada nanti.

Alex menegaskan, jangan pernah ada penyelenggara Pemilu berpihak kepada salah satu kontestan. Sehingga apabila ada temuan ataupun laporan, maka Panwaslu harus langsung koordinasi dengan Polisi dan Jaksa. Sehingga laporan yang masuk bisa langsung diproses. Dan tantangan waktu 14 hari itu tidak menjadi beban dalam penanganan masalah.

“Namanya Gakkumdu, maka semuanya bisa terpadu dan mudah-mudahan masalahnya tidak banyak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, masalah yang dihadapi oleh Tim Gakkumdu murni masalah Pilkada bukan yang lainnya. Sehingga kalau ada laporan atau temuan, langsung dipilah, apakah ini masuk masalah Pilkada atau bukan. Kalau masuk ke Pilkada Tim Gakkumdu yang tangani. Tetapi kalau tidak maka langsung ditangani oleh Reskrim Polres.

“Misalnya dalam kampanye ditemukan ada pembunuhan, maka itu langsung jadi tugas Reskrim. Semua hal mengenai masalah Pilkada sudah jelas diatur dalam undang undang Pilkada. Jadi intinya semua harus terpadu dan terus berkoordinasi,” pungkasnya.(reg)

share on:

Leave a Response