Pemda Mimika Tidak Implementasikan Perpres Nomor 17/2019

share on:
 Ketua KAPP Kabupaten Mimika bersama pengurus KAPP Papua di kantor KAPP Timika Foto: Ricky/Harian Papua

 

Timika, HP

Pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Mimika merasa kecewa atas pembinaan pengusaha asli Papua oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 17 tahun 2019 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat namun tidak berjalan dengan baik.

Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua KAPP) Kabupaten Mimika Vinsen Onioma merasa kecewa melihat kondisi pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah, yang mana pembinaannya mengacu pada Perpres nomor 17 tahun 2019, namun kenyataan dilapangan sangat berbeda.

Paket Golongan Ekonomi Lemah (GEL) yang sering diberikan kepada pengusaha Papua tidak sebanding dengan pemberian proyek untuk pengusaha dari luar Papua dengan nilai kontrak ratusan juta hingga miliaran, sedangkan banyak pengusaha Papua yang hanya mendapatkan proyek dengan anggaran 10 hingga 12 juta dan tidak mendapat keuntungan dari proyek tersebut lantaran habis untuk pengadaan material, bayar tukang dan transpoertasi.

“Yang kami jadi kecewa itu kondisi dilapangan tidak seperti itu, paket khusus yang namanya paket gel itu masuk dalam paket yang dikhususkan untuk pengusaha orang asli Papua atau kah dilapangan lagi masih ada dari luar yang sekedar titip sedangkan kalau bilang sub itu sampai kapan berapa meter dan nilainya berapa trus siapa yang mau dapat kontrak,” kata Vinsen ketika ditemui di kantor KAPP, Jumat (29/11).

Dengan kondisi dan pola yang diterapkan oleh Pemerintah untuk pembinaan pengusaha Papua hanya akan membuat gesekan antara sesama pengusaha Papua yang bisa berujung konflik.

“Trus mau dapat keuntungan dari mana sedangkan paket-paket, ini yang kami merasa kecewa dengan pola lama yang sebenarnya menurut kami hanya menciptakan konflik interes dengan pola yang diterapkan oleh PU dengan bahasa ini paket pembinaan untuk pengusaha asli Papua,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KAAP Kabupaten Mimika Faya Alfonso Naa mengatakan, dari tahun ke tahun, pembinaan yang dilakukan oleh dinas PU terbilang bagus, namun kadang sebagai pengusaha selama setahun hanya menerima proyek dengan nilai dibawa standar, seperti yang terjadi saat ini akhir tahun atau sering disebut dengan paket lonceng natal. Dengan kondisi tersebut bukan memberikan peluang bagi pengusaha justru menutup peluang untuk berkembang.

“Kasihan banyak teman-teman dialihkan ke Gel dengan nilai 10-12 juta, sedangkan nilai yang kemarin Kabid BM sampaikan dikoran lokal ada anggaran untuk pengusaha Papua senilai Rp 14 miliar lebih tapi kenyataan dilapangan tidak seperti itu dan kedepan tidak ada sub kontrak. kalau seperti saat ini kita kerja dengan nilai begitu mau dapat apa,” kata Faya.

Yan Worisio Bidang SDM KAPP Kabupaten Mimika mengatakan, Perpres nomor 17 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia, bahkan instruksi Bupati nomor 4 tahun 2019 tidak dilaksanakan oleh aparatur negara di tingkat Provinsi dan Kabupaten, namun diterjemahkan lain oleh masing-masing OPD.

“Pada dasarnya semangat atau ide brilian yang dikeluarkan oleh Presiden kita itu melalui Perpres nomor 17 tahun 2019 pada dasarnya setelah sampai dibawa itu diterjemahkan sendiri oleh dinas sehingga kita mendatangi kepala dinas kita harus dan jawabannya harus berkoordinasi dengan Bupati, sementara dalam organisasi wewenang itu ada di mereka (Kepala dinas), bahkan ada kasus yang pernah kami alami,” kata Yan.

Oleh sebab itu dirinya berharap agar Bupati selaku pimpinan daerah harus serius melaksanakan Perpres tersebut demi mensejahterakan masayarakat Papua.

“Saya berharap program yang dilaksanakan di Mimika cukup mengikuti amanat saja baik perpres, perbup dan instruksi Bupati,” harapnya. (rik)

share on:

Leave a Response