Pemilik Tanah 7 Titik Bantah Terima Pembayaran Ganti Rugi

share on:
Timotius Kambu/ Foto : Ryeno Guritno/HP

Timika, HP

Pemilik tanah tujuh titik melalui kuasa hukumnya membantah bahwa sudah menerima pembayaran ganti rugi tanah di tujuh titik tersebut. Sehingga mereka meminta bukti kepada Pemkab Mimika jika sudah melakukan pembayaran.

“Pemkab Mimika tidak akan membayar kembali Ganti Kerugian lahan ditujuh titik karena sudah pernah dibayarkan. Yang menjadi pertanyaannya kapan dibayar dan buktinya mana, Tanggal, bulan dan Tahun berapa sudah dibayar.  Menurut data yang ada pada kami hanya dibayar uang santunan yang ditentukan secara sepihak, tegas pengacara pemilik tanah tujuh titik Timotius Kambu di kantor Harian Papua, Kamis (16/1).

Hal ini menurutnya untuk menjawab statemen kepala dinas dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Mimika yang tidak akan membayar lagi tanah ditujuh titik karena sudah di bayarkan oleh pemkab Mimika,

Timotius menjelaskan bahwa Tim pengadaan tanah Pemkab Mimika pada tanggal 30 juni 2011 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dari pembayaran yang tidak sah dan tidak berdasarkan UU.RI Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pertanahan), maka pada  september 2012 Masyarakat pemilik atas hak tanah dari 7 (tuju) titik ini masing masing menggugat secara perdata.

Lanjutnya  Bupati Mimika dalam hal ini Pemkab Mimika digugat kepengadilan negeri Mimika mengenai pembayaran yang tidak sesuai harga jual tanah dari Lembaga Pertanahan maupun berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pajak pratama Timika, gugatan tersebut masing masing pemilik dari 7 (tuju) titik lokasi ini memenangkan gugatan diputus pengadilan menang. Ini Fakta Hukum,   lalu atas dasar apa kepala dinas Mimika mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibayar dan tidak mungkin pemkab mimika membayar kembali, karena bertentangan dengan hukum.

“Pertanyaannya bertentangan dengan hukum yang mana di Republik Indonesia, dari putusan pengadilan tersebut berlanjut pada permohonan kasasi mahkamah agung RI, tetapi bupati Mimika dan Masyarakat tujuh titik lokasi bersepakat mencabut perkara permohonan kasasi mahkamah agung RI untuk diselesaikan diluar pengadilan, kesepakatan tersebut disepakati pada tanggal 19 september 2013 yang intinya tindakan apapun yang ditempuh guna penyelesaian Pembayaran Ganti Kerugian yang disepakati diluar pengadilan menjadi hak dan kewajiban yang bersepakat,” jelasnya.

Timotius menegaskan jadi pemberitaan surat kabar yang disampaikan oleh kepala dinas bahwa Pemkab Tak Bayar Lagi Lahan 7 Titik itu keliru besar, kami minta kepala dinas untuk membaca putusan pengadilan negeri Timika dan kesepakatan pencabutan perkara kasasi untuk menyelesaikan pembayaran ganti kerugian alas hak tanah milik masyarakat diluar pengadilan.

“Kepala dinas harus mengerti hukum acara perdata mengenai hukum kesepakatan/ perjanjian itu sudah diatur didalam pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH-perdata sudah mengikat para pihak yang bersepakat tanggal 19 september 2013,” tegasnya. (reg)

share on:

Leave a Response