Pemkab Mimika Akan Penalti Kontraktor Molor

share on:

 

Timika, HP

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika akan memberikan kontraktor pelaksana proyek pemerintah yang molor pekerjaannya atau tidak bisa menyelesaikan kontrak tidak tepat waktu. Pasalnya proyek-proyek tersebut harus dilakukan perpanjangan waktu (Adendum) untuk penyelesaiannya karena sudah memasuki tahun anggaran 2020.

Kepala bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mimika Bonafasius Saleo menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) penambahan waktu selama 50 hari dan dikenakan Penalti yaitu 1/1000 per Mil per item pekerjaan terlambat.

Adapun proyek-proyek yang melakukan penambahan waktu dan dikenakan penalti adalah, Pembangunan jembatan yaitu jembatan selamat datang dan jembatam kuburan SP 2, Pembangunan Bundaran Petrosea dan Bundaran SP 2 serta pembangunan Jalan Cendrawasih, pembangunan Jalan Hasanudin Brigif dan pembangunan jalan Hasanudin Irigasi.

“Itu semua kena Pinalti dan penambahan waktu karena tidak bisa selesai susuai kontrak. Tapi 50 hari itu kena pinalti kena pemotongan,” jelas Boni saat ditemui wartawan di Kantor Dinas PUPR Mimika, Rabu (8/1).

Menurut Boni dengan adanya penambahan waktu 50 hari tersebut pihaknya optimis jika proyek-proyek tersebut bisa selesai sebelum jangka waktu penambahan waktu tesebut selesai.

“Diperkirakan awal-awal Februari selesai, mau tidak mau harus selesai kalau tidak ya putus kontrak dan pinalti juga,” ungkapnya.

Boni menambahkan selain beberapa proyek yang kena penambahan waktu juga ada satu proyek yang diputus kontrak karena masalah tanah yaitu bundaran di bandara baru. Proyek tersebut dihentikan karena sudah lewat dari empat bulan masalah tanah tersebut belum terseleaikan sehingga menghambat pekerjaan.

“Dari awal kami pertanyakan dan kata dinas yang memiliki tanggung jawab aman, tapi setelah kami masuk pemilik tanah palang kiri kanan,” ujarnya. (reg)

share on:

Leave a Response