Pendapat Akhir, 4 Fraksi Terima 1 Fraksi Terima Dengan Catatan

share on:
Fraksi AHR menyerahkan dokumen pendapat akhir fraksi kepada ketua DPRD Mimika Foto : Ryeno guritno/ HP

Timika, HP

Empat dari Lima Fraksi yang ada di DPRD masing -masing Fraksi Gerindra (F-Gerindra), Fraksi Bulan Bintang (F-BB), Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) dan  Fraksi Mimika Bersatu (F-MB) menerima Rapeda PP APBD Tahun anggaran 2018.

Sementara satu Fraksi yang menerima dengan catatan adalah Fraksi Amanat Hati Rakyat.

Kelima fraksi tersebut menyetujui Raperda PP APBD tahun anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Perda. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat paripurna IV masa sidang III di kantor DPRD Mimika, Jumat (13/9).

Dari seluruh pendapat akhir, secara garis besar semua fraksi berharap kepada Pemkab Mimika agar Pemkab Mimika tetap menjalankan program-program pemerintah yang pro rakyat, agar tetap berkelanjutan dan terukur demi kemakmuran rakyat.

Selain itu, Fraksi Fraksi mendesak para OPD diminta untuk membuat perencanaan yang matang sebelum melaksanakan pembangunan agar pembangunan berjalan dengan baik sesuai dengan anggran yang ditetapkan.

Kelima Fraksi melalui pendapat akhir meminta kepada Pemkab Mimika agar segara melakukan penyelesaian pembangunan yang di nilai sangat penting terkait dengan sarana-dan prasarana.

Sarana dan prasarana tersebut antara lain untuk fisik pengadaan air bersih, listrik dikampung-kampung dan terutama untuk mendukung pelaksanaan PON dan Pesparawi. Selain itu masalah penyelesaian tanah juga menjadi prioritas yang di minta oleh DPRD Mimika untuk segera diselesaikan.

Selanjutnya juga untuk masalah pendidikan dan kesehatan baik fisik dan non fisik juga harus menjadi prioritas Pemkab Mimika dalam melaksanakan pembangunan yang bersifat pro rakyat. Pembangunan fisik dan nonfisik pada wilayah pesisir dan pedalaman juga harus menjadi prioritas Pemkab Mimika dalam melakukan pembangunan yang merata di Kabupaten Mimika.

Sorotan keras datang dari Fraksi Amanat Hati Rakyat melalui juru bicara nya Saleh Alahmid menyoroti  masalah dana bantuan hibah dan Bansos  salah satunya adalah bantuan hibah tahun 2018 terhadap KONI sebesar Rp 11.750.000.000 dan juga tahun 2018 kepada Persemi  Rp 12.500.000.000 yang menurut F-AHM tidak diketahui secara jelas terkait regulasinya, bahkan Dana hibah lainnya yang bersumber pada APBD.

“Fraksi AHR meminta kepada Pimpinan DPRD Mimika untuk segera membentuk panita kerja dari Banggar DPRD Mimika untuk melaksanakan hearing dengan semua dana hibah, agar predikat WTP tersebut tidak berubah menjadi Wajar Tanpa Pengendalian,” kata saleh Alhamid mewakili ketua Fraksi AHR.(reg)

share on:

Leave a Response