PUPR Fasilitasi Pembayaran Ganti Rugi Bangunan Dampak Pelebaran Jalan

share on:
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Mimika Bonifasius Saleo/ Foto: Ricky/Harian Papua

Timika, HP

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika memfasilitasi penandatanganan berita acara pembayaran ganti rugi atau ganti untung kepada puluhan warga yang bangunan terkena dampak dari peningkatan pelebaran jalan Cendrawasih Sp 2.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Mimika Bonifasius Saleo saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (12/12) mengatakan, pihaknya memfasilitasi pertemuan dan penandatanganan berita acara pembayaran ganti rugi bangunan terhadap puluhan warga yang terkena dampak pelebaran jalan Cendrawasih mulai dari pertigaan Tiga raja hingga Check point Kuala Kencana.

Menurutnya, bahwa dalam penandatanganan berita acara tersebut dihadiri oleh Sekertaris Distrik Mimika Baru Richard Wakum dan Kepala Distrik Kuala Kencana Everth Hindom sebagai saksi saat penandatanganan tersebut.

“Jadi pertemuan tadi kita mengundang warga untuk kita melakukan tanda tangan berita acara untuk pembayaran ganti rugi atau ganti untung dari dampak pelebaran jalan khusus untuk bangunan di jalan Cendrawasih,” kata Boni.

Ia menjelaskan diperkirakan sebanyak 60 lebih warga yang terkena dampak pelebaran jalan sehingga bangunannya harus dibongkar, hanya saja tidak semua warga yang terkena dampak menghadiri pertemuan tersebut. Namun, sebelumnya sebelum dilakukan pertemuan, pihak PUPR telah membagikan undangan kepada warga yang terkena dampak pelebaran jalan.

Warga yang tidak menghadiri pertemuan tersebut tentunya akan rugi, lantaran tahun ini Pemkab Mimika menganggarkan untuk pembayaran ganti rugi atau ganti untung kepada warga, dan pihak PUPR belum memastikan apakah Pemkab Mimika menganggarkan untuk pembayaran ganti rugi atau tidak

“Ada sekitar 60 lebih cuma yang datang baru 30 lebih yang melengkapi berkas, makanya kita sudah sampaikan kepada warga bahwa ada yang bertanya dan uangnya kami sediakan sekarang, kalau tahun depan belum tentu ada, jadi mumpung tahun ini untuk ganti rugi jadi baiknya masukkan berkas supaya kita mau proses,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan Pemkab Mimika menganggarkan senilai Rp 12 miliar untuk pembayarana ganti rugi tersebut, apabila warga yang bangunannya terkena dampak bisa menunjukan bukti kepemilikan bangunan, sertifikat dan IMB sebagai syarat, nantinya tim apresial yang ditunjuk akan menghitung jumlah kerugian yang ditimbulkan dari pelebaran jalan tersebut.

“Jadi untuk menilai kerugian bangunan itu ada tim apresial atau independen tidak memihak kepada siapapun,” tambahnya.

Selain itu dalam proses pembayaran tidak semua akan dibayarkan menggunakan uang, tapi ada juga warga yang mengadakan kontrak dengan piak PUPR untuk membangun bangunannya kembali.

“Ada juga yang mau uang dan ada yang sudah bangun pagarnya sendiri jadi kita ganti uangnya, jadi warga yang mau bangun itu mereka bikin kontrak dengan kita dan mereka yang kerja,” ungkapnya. (rik)

share on:

Leave a Response