Satpol-PP Perlu Tertibkan ASN Langgar Aturan

share on:
APEL PAGI - ASN lingkup Pemkab Mimika saat mengikuti apel pagi di Lapangan Upacara Kantor Sentra Pemerintahan, SP3, beberapa waktu lalu. Foto : DOK/HP

 

“Kita mau agar ASN di Timika bisa menjadi pegawai yang tertib dan

bisa jadi teladan bagi masyarakat. Jangan menjadi pegawai yang cuma datang isi absen, duduk lalu pulang.

Hal itulah yang menjadi bahan cerita dikalangan masyarakat.

Kalau bisa kebiasaan itu dihilangkan”

 

Timika, HP

Ketua DPRD Kabupaten Mimika Elminus B Mom meminta Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Mimika untuk memberi ketegasan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini kerap tidak mematuhi aturan, seperti meninggalkan kantor pada jam kerja.

“Kami minta Satpol-PP lebih tegas lagi untuk sweeping mereka (ASN) yang selalu jalan-jalan di wilayah kota saat jam kerja, karena mereka itu kerja untuk rakyat dan gajinya juga adalah uang rakyat,” kata Elminus saat ditemui di bilangan Budi Utomo, Sabtu (15/6).

Menurut Elminus, kebiasaan oknum-oknum ASN keluyuran pada jam dinas merupakan sikap tidak terpuji, karena menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat umum. Ia juga meminta Satpol-PP untuk menjaga ketat pintu gerbang masuk-keluar di Kantor Sentra Pemerintahan, sehingga bisa memastikan para ASN yang sering meninggalkan kantor pada jam dinas.

“Dua pintu itu harus dijaga ketat supaya pegawai-pegawai yang ‘bandel’ bisa ketahuan. Bila perlu dicatat apa alasan mereka keluar kantor dan pulang jam berapa. Kalau mau cari makan, di sana sudah ada kantin,” tuturnya.

Elminus mengatakan, jika Satpol-PP menggelar sweeping, para ASN harus menunjukkan kartu identitas, serta surat keterangan keluar dari kantor. “Kita mau agar ASN di Timika bisa menjadi pegawai yang tertib dan bisa jadi teladan bagi masyarakat. Jangan menjadi pegawai yang cuma datang isi absen, duduk lalu pulang. Hal itulah yang menjadi bahan cerita dikalangan masyarakat. Kalau bisa kebiasaan itu dihilangkan,” harapnya.

Elminus menambahkan, Satpol-PP juga menindak dan mendisiplinkan para kepala kampung di wilayah pedalaman yang sehari-hari selalu berada di Timika.

“Satpol PP bisa sekaligus mengungkap kasus yang selama ini terjadi. Para kepala kampung itu dimintai keterangan, sekaligus menghadirkan kepolisian untuk menjelaskan penggunaan dana desa yang mereka terima selama ini, karena banyak dari mereka yang terima dana desa tapi tidak kembali ke tempat tugas,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Mudzakir menegaskan, ASN yang sering bolos pada jam kerja akan dikenai sanksi disiplin hingga pemotongan tunjangan kinerja.

Sanksi tentang disiplin ASN sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Dalam PP tersebut, jenis hukuman disiplin dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat. Bentuk hukuman ringan seperti teguran lisan maupun tertulis. Kemudian hukuman disiplin sedang berbentuk penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat, masing-masing selama satu tahun.

Sedangkan untuk hukuman disiplin berat, seperti pembebasan dari jabatan hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberian sanksi tersebut menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). (zhu)

share on:

Leave a Response