Sebelum Pesparawi dan PON Pemkab Mimika Akan Gelar Simulasi K3

share on:
Roni Maryen/ Foto : Ryeno Guritno/HP

Timika, HP

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mimika akan mengadakan simulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  sebelum digelarnya Pesta Paduan Suara Gerejawi (Perperawi ) dan Pekan Olaraga Nasional (PON) XX  2020.

“Rencana kita gelar nanti di Lapangan Eks Pasar Swadaya. Tidak hanya OPD terkait, tetapi kita juga akan libatkan perusahaan yang memang ada izin lisensi K3,” kata Kepala Disnakertrans Mimika, Roni Maryen di Kantor Pusat Pemerintahan, Rabu (12/2).

Roni menjelaskan, pada simulasi K3 tersebut pihaknya akan menggandeng Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Search And Rescue (SAR).

“Kita harapkan dengan ulang tahun K3 yang ke 50 ini, bisa menjadi momentum untuk gelorakan K3. Pasalnya Mimika akan menggelar dua even besar yakni Pesparawi dan PON XX,” ujarnya.

Roni mengungkapkan, Pemkab Mimika juga harus memikirkan keselamatan semua kontingen yang datang di Mimika. Karenanya, semua pihak harus bisa menerapkan K3, tidak hanya perusahaan besar saja. Karena, stadar K3 terlihat sangat sederhana tapi terkadang sangat susah untuk dilakukan.

“Makanya harus lebih peduli dengan K3 ini. Karena yang sederhana saja susah dilakukan, seperti menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil. Harusnya mudah dilakukan karena setiap mobil sudah ada sabuk pengaman. Tapi kenyataannya masih banyak yang tidak gunakan sabuk pengaman,” ujarnya.

Roni mengatakan, selain akan melakukan simulasi, pihaknya juga akan mensurvei semua venue PON. Karena setiap venue PON mempunyai standarisasi K3. Bahkan, tidak hanya venue, tempat tinggal atlet pun ada standarisasi K3.

“Misalnya, kita harus siapkan jalur evakuasi. Itu sudah standar dan pasti protokoler atau Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) minta itu, karena harus ada jalur evakuasinya,” tuturnya.

Roni menambahkan, sudah menjadi pola pikir masyarakat bahwa K3 hanya bisa berlaku dan ditetapkan di areal perusahaan saja. Padahal, standar K3 harus diterapkan di semua lini. Bahkan, untuk mengendarai mobil saja, harus menggunakan standar K3 yaitu sabuk pengaman.

“K3 itu itu sudah menjadi syarat mutlak bagi perusahaan. Bahkan tidak ada toleransi buat keamanan. Sedangkan teman-teman kita di pemerintahan tidak pernah tahu standar K3. Misalnya, jika terjadi sesuatu atau bencana di Sentra Pemerintahan, banyak ASN yang tidak tahu titik kumpul evakuasinya di mana,” tuturnya. (reg)

share on:

Leave a Response