Sosialisasi Perdasus Harus Melibatkan Lembaga Adat

share on:
Ketua Lemasa Karolus Sunme Foto : DOK/HP

Timika, HP

Kedatangan beberapa anggota DPR Provinsi Papua melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) beberapa waktu lalu dalam rangka konsultasi publik terhadap empat rancangan peraturan daerah (Raperda), baik Raperdasi dan Raperdasus yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Papua mendapat tanggapan dari Ketua Lemasa Karolus Sunme.

Menurutnya, konsultasi publik yang dilakukan dinilai sangat baik, hanya saja dalam melakukan konsultasi publik tidak melibatkan dua lembaga adat di Mimika yang notabene menaungi masyarakat adat baik Amungme dan Kamoro, agar kedepan pihak lembaga bisa mensosialisasikan Raperda tersebut kepada masyarakat.

“Tujuan 3 anggota DPRP Papua ke Timika untuk sosialisasi beberapa produk Perdasus itu sudah bagus, cuma menurut kami itu salah sasaran karena tidak melibatkan lembaga adat, baiknya lagi kalau melibatkan lembaga agar rancangan itu bisa disosialisasikan nantinya kepada masyarakat,” kata Karolus Sunme saat ditemui di kantor Lemasa di jalan Cendrawasih, Rabu (14/8).

Konsultasi publik yang dilakukan tidak melibatkan lembaga adat menimbulkan tanda tanya, ada kepentingan apa dibalik konsultasi publik ini, konsultasi publik terkait Raperda harus juga melibatkan lembaga, karena lembaga juga memiliki peran besar ditengah masyarakat terlepas dari adanya Pemerintah.

“Kalau model seperti itukan kita menganggap sosialisasi perdasus ini secara sendiri-sendiri, ada apa dibalik itu, Lemasa ini sudah lama berdiri 22 tahun dan ingat siapapun yang datang harus berkonsultasi dengan lembaga adat. Karena lembaga adat ini perannya besar dan hampir sejajar dengan pemerintah,” ungkapnya. (cr13)

share on:

Leave a Response