Wabup: Pemkab Mimika Tegas Untuk Tegakkan Perda

share on:

Timika, HP

Terkait adanya Peraturan daerah (Perda) salah satunya adalah Perda Sampah yang sudah disosialisasikan mulai tahun 2012 tetapi tidak terlaksana dengan baik, sehingga masalah sampah di kabupaten Mimika tidak bisa terselesaikan dengan baik. Kali ini Pemkab Mimika tegas untuk menegakkan Perda-Perda yang ada, hal tersebut dilakukan agar masyarakat Kabupaten Mimika memiliki kesadaran terhadap regulasi yang sudah ada tersebut.

“Kami bersama Pak Bupati sudah sepakat tegas tegakkan Perda kali ini, kita mau membuat Kabupaten Mimika ini baik. Kita mau membuat masyarakat Mimika sadar hukum dan regulasi dan kali in kami komitmen apapun yang terjadi untuk kebaikan masyarakat,” tegas wakil Bupati (wabup) Mimika Johannes Rettob di hotel Serayu, Rabu (11/12).

Wabup mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mengakui bahwa memiliki tantangan yang besar dalam proses penegakan Perda tersebut. Tetapi pemkab Mimika tidak akan mundur meskipun banyak tentangan-tentangan yang ada di masyarakat. Karena sudah menjadi tanggung jawab pemkab Mimika untuk membuat masyarakat Mimika sadar akan adanya Perda.

“Saya sampaikan bahwa ini menyangkut wibawa pemerintah, pemerintah tetap akan melakukan hal ini. Kita akan tetap menyikapi semua yang menentang kebijakan pemerintah, bukan kita arogan tetapi kita mau buat Mimika ini baik dan masyarakat sadar hukum,” ungkapnya.

Wabup meminta agar semua instansi terkait mulai dari tingkat terendah untuk bersama-sama memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait fungsi dari perda tersebut. Pasalnya jika tidak adanya kerja sama dan dukungan dari semua pihak terkait namun tantangan tersebut akan terasa sangat lebih berat.

“Kita harus sama-sama untuk penegakan Perda ini sebenarnya ini tugas Satpol PP tapi sebaiknya mari kita saling mendukung. Mulai dari RT Lurah dan seterusnya untuk memberikan sosialisasi,” tuturnya.

Wabup menambahkan akan merubah mine set yang ada dalam melakukan penegakan Perda tersebut. Oleh karena itu yang biasanya menjalankan tugas menunggu adanya anggaran tetapi mulai saat ini ada tidak ada anggaran perda harus ditegakkan. Karena sebagai pelayan masyarakat pemerintah harus tetap melayani masyarakat meskipun tidak ada anggaran. (reg)

 

share on:

Leave a Response