Wabup Rettob : Program Sudah Dikerjakan Sesuai Standar

share on:
JAWABAN - Wabup Mimika Johanes Rettob saat membacakan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD mengenai PP-APBD TA 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Mimika, Kamis (12/9) Foto : Ryeno guritno/ HP

Timika, HP

Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob SE MM membacakan jawaban Pemkab Mimika terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Mimika terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) tahun anggaran (TA) 2018.

Jawab Pemkab Mimika itu dibacakan pada Rapat Paripurna III Masa Sidang III DPRD Mimika yang berlangsung di Ruang Rapat Raripurna DPRD Mimika, Kamis (12/9).

Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, Wabup Rettob menyampaikan ada 13 poin untuk menjawab pandangan umum tersebut. Dari 13 poin itu, Pemkab Mimika menyatakan bahwa semua yang dilakukan terkait kualitas pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik sudah dikerjakan sesuai standar dan aturan yang ada.

“Mengenai permasalahan yang belum terselesaikan, seperti pembayaran tanah di tujuh titik dan lainnya yang dipertanyakan oleh Fraksi Gerindra, masih dalam tahap penyelesaian yang sedang berjalan,” jelasnya.

Menjawab pandangan umum Fraksi Bulan Bintang terkait kualitas pelayanan RSUD, Wabup Rettob mengatakan, hal tersebut telah diaudit, baik keuangan maupun kinerja yang dilakukan setiap tahun anggaran oleh BPK RI  Perwakilan Provinsi Papua.

Wabup Rettob menjelaskan, secara keseluruhan untuk pendapatan daerah tahun 2018 telah ditingkatkan dari Rp 2.843.228.266.702 dalam APBD induk menjadi Rp 3.036.960.569.975 pada APBD-Perubahan TA 2018.

“Ini sudah merupakan komitmen pemerintah daerah untuk senantiasa meningkatkan pendapatan daerah, walaupun hanya mencapai target sebesar 99,49% dari target APBD Perubahan tahun 2018 Rp3.036.960.569.975. Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD-P tahun 2018 telah melampaui target dari Rp319.489.197.071, dan realisasi Rp 338.016.532.373 atau sebesar 116,98%,” ungkapnya.

Terkait pandangan Fraksi Amanat Hati Rakyat tentang pengelolaan dana hibah, disampaikan bahwa dalam penyaluran dana hibah tersebut sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Bansos yang bersumber dari APBD. “Dalam pelaksanaannya telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah yang telah direncanakan. Selanjutnya pelaksanaan dan pertanggungjawabannya menjadi tanggung jawab penerima hibah,” jelasnya.

Terhadap pandangan Fraksi Amanat Hati Rakyat mengenai legalitas kepemilikan aset tetap (tanah), lanjut Wabup Rettob, Pemkab Mimika telah berupaya dengan melakukan proses sertifikat. “Sementara aset tetap yang masih bermasalah, ke depan akan ditempuh melalui jalur hukum,” tuturnya.

Mengenai pandangan Fraksi Kebangkitan Bangsa yang menyroti peningkatan mutu pendidikan dasar, telah menjadi komitmen Pemkab Mimika dalam mempersiapkan dan mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul  .

“Menanggapi pandangan Fraksi Kebangkitan Bangsa terkait tenaga medis yang bertugas di pedalaman, pemerintah sedang melakukan pendataan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan penghasilan yang layak,” jelasnya.

Wabup Rettob menambahkan, terhadap saran dan pendapat Fraksi Mimika Bersatu sehubungan penyampaian dokumen APBD-Perubahan tahun 2019 dan APBD 2020, Pemkab Mimika akan berupaya agar disampaikan sesuai amanat Undang-Undang untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

Terhadap saran dan pendapat Fraksi Mimika Bersatu, Wabup John Rettob menyampaikan Pemkab Mimika berterima kasih atas dukungan Fraksi Mimika Bersatu terhadap terciptanya situasi keamanan yang kondusif menuju pelaksanaan Pesparawi dan PON tahun 2020.

Setelah mendengar jawaban Pemkab Mimika tersebut, agenda masa sidang selanjutnya Fraksi-fraksi di DPRD Mimika akan menyampaikan kesimpulan dan saran pada rapat paripurna berikutnya yakni pandangan akhir fraksi-fraksi yang rencananya digelar hari ini, Jumat (13/9). (reg)

share on:

Leave a Response