Wabup : Tidak Ada Pungutan Pengurusan Adminduk

share on:

Timika, HP

Wakil Bupati (Wabup) Mimika Johannes Rettob menegaskan bahwa tidak ada pungutan apapun untuk pengurusan Administrasi Kependudukan (Adminduk) ditingkat Kelurahan dan Distrik maupun kabupaten yaitu di dinas. Segala pungutan yang dilakukan tanpa adanya regulasi yang ada hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak boleh dilakukan.

“Mau urus surat domisili di Kelurahan atau Distrik itu tidak ada namanya biaya-biaya itu tidak boleh jika ada laporkan itu kelurahan mana atau distrik mana atau kalau di dinas tunjukkan orangnya,” tegas Wabup Rettob di kantor Bappeda Mimika, Rabu (22/1).

Wabup menjelaskan bahwa dalam pengurusan Adminduk di manapun yang terkait di Kabupaten Mimika tidak ada aturan atau regulasi yang mengatur adanya retribusi atau pungutan untuk pelayanan kepada masyarakat. Selama ini di Kabupaten Mimika belum ada aturan yang mengatur adanya pungutan untuk pengurusan pelayanan Adminduk.

“Tidak ada pelayanan di Kelurahan atau distrik yang sifatnya bayar diluar dari aturan yang ada. Mendagri sudah mengatakan jika mengurus surat domisili tidak perlu lagi ke kelurahan langsung saja ke dinas,”jelasnya.

Wabup menghimbau kepada masyarakat Mimika untuk langsung datang jika akan melakukan pengurusan Adminduk. Pasalnya pelayanan Adminduk di Dinas kependudukan catatan sipil  (Disdukcapil) sekarang jauh lebih baik dan lebih cepat karena telah melakukan pembenahan yang dilakukan kepala dinas yang baru.

“Saya harap langsung datang ke Dinas atau pakai layanan ORLANDO bila ingin cepat,  selanjutnya kita tinggal datang ke dinas cuma untuk ambil hasilnya saja,” ujarnya. (reg)

share on:

Leave a Response