Warga Dipersilahkan Tempuh Jalur Hukum ,Pemda Klaim Lunasi Lahan MSC Sejak Tahun 2000

share on:

Timika, HP

Frits Hombore, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Mimika menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika telah membayar lunas lahan dari SP1 hingga SP13 termasuk lahan pembangunan Mimika Sport Complek (MSC) tahun 2000 lalu.

Apabila ada warga yang mengklaim lahan tersebut belum ada penyelesaian pembayaran lahan tersebut baiknya tempuh jalur hukum atau menggugat Departemen Transmigrasi.

“Jadi lahan Sport Centre itu, tanggal 23 Oktober tahun 2000 itu sudah diselesaikan oleh Pemkab Mimika kepada pemilik sertifikat warga transmigrasi Jadi lahan tersebut bukan pemilik hak ulayat, bukan pemilik garapan,” kata Frits Hombore saat ditemui di rumha biliar One Week, Sabtu (14/12).

Frits menjelaskan, proses pembayaran tersebut pihak Departemen Transmigrasi membayar langsung kepada warga pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM), Lahan Usaha (LU) baik 1 dan 2 serta Tanah Restar (TR) sehingga tidak ada permasalahan masalah tanah mulai dari SP1 hingga SP 13.

Kendati demikian ada warga yang mengklaim lahan MSC dan menuntut pemeritnah untuk membayar. pihaknya menyarankan agar menempuh jalur hukum dan harus melewati semua mekanisme yang ada.

“Tapi sertifikat Hak Milik (SHM), Lahan Usaha (LU) 1 dan 2, Tanah Restar (TR) itu alasak sertifikat, dan barang siapa yang menuntut untuk pemerintah selesaikan itu, bagusnya ikut jalur pengadilan, gugat pemerintah, kalau saudara menang, ada mekanisme, banding kasasi, kalau semua itu saudara menang berarti pemerintah bayar dan kalau pemerintah menang berarti pemerintah tidak bayar,” jelasnya.

Penggunaan anggaran pemerintah, setiap dinas selalu diawasi oleh pihak penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaaan, bahkan BPK dan KPK sehingga pembayaran lahan tersebut hanya dilakukan satu kali.

“Yang mananya lahan sudah diselesaikan dan sudah sertifikasi itu tidak bisa dibayar lagi, karena kami diawasi KPK, penegak hukum Kejaksaan dan Kepolisian, auditor dari BPK, jadi kami tidak bisa mengiyakan siapa penggugat,” ungkapnya.  (rik)

share on:

Leave a Response