Gubernur Papua Barat, Didesak Ganti Seluruh Pejabat Sekretariat MRP-PB

share on:
JUMPA PERS - Ketua MRP-PB Maxsi Nelson Ahoren didampingi Edy Klaus Kirihio dan Levinus Wanggai bersama anggota MRP lainya saat melaksanakan jumpa pers, di Rumah Dinas MRP-PB, Kelurahan Arfai, Kabupaten Manokwari, Rabu (10/10)/Foto:Melky Japeky/Hp

Manokwari, HP

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan didesak segera melaksanakan pergantuan terhadap seluruh pejabat Kantor Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat (PB) lantaran Aparat Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lembaga kultur ini sangat tidak profesional menjalankan tugas-tugas pokoknya.

Wakil Ketua Pokja Agama pada MRP-PB, Edy Klaus Kirihio mengaku kecewa dengan kinerja para pejabat ASN yang bekerja di Sekretariat MRP lantaran tidak memberikan pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota MRP dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

“Kinerja Aparatur Sipil Negara yang bertugas Sekretariat MRP mereka tidak mengerti dan tidak paham bahwa anggota MRP sederajat dengan Gubernur dan DPR-PB. Yang terjadi dilembaga ini bahwa mereka berani mengelabui Pimpinan dan Anggota MRP,” kata Edy saat melaksanakan jumpa pers, Rabu (10/10).

Adapun tugas pokok ASN yang bekerja pada Sekretariat MRP adalah memfasilitasi rapat-rapat pimpinan dan anggota MRP, pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota dan pimpinan MRP, pengelolaan tata usaha MRP dan pengelolaan ketatausahaan Sekretariat MRP.

“Jadi, Sekretariat MRP itu khusus bekerja untuk melayani Pimpinan dan Anggota MRP. Tapi yang terjadi adalah mereka membuat seakan-akan kita ini sederajat dengan organisasi perangkat daerah.  Akibatnya banyak tugas-tugas kita yang seharusnya dikerjakan tersendat,” ungkapnya.

Anggota MRP-PB Levinus Wanggai mengatakan, apabila pemerintah kurang jeli melihat persoalan tersebut, maka Pimpinan dan Aanggota MRP menilai pemerintah begitu lembah tidak memberikan dukungan yang baik buat lembaga ini.

“Kalau pemerintah tidak serius terhadap persoalan ini, justru MRP tidak boleh disalahkan.Kesalahannya ada pada pemerintah,” jelasnya.

Menurut Levinus, persoalan ini sangat prinsip sehingga gubernur harus segera mencari sulusi membenahi masalah yang terjadi di Sekretariat MRP untuk mencapai semangat amanat Undang-undang Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sesuai kesepakatan bersama.

“Gubernur harus segera membenahi persoalan ini supaya kita bisa sama-sama, bergerak bersama untuk mencapai yang namanya semangat amanat Undang-undang Otsus itu,” ucapnya.

Ketua MRP-PB Maxsi Nelson Ahoren mengatakan, jajaranya sudah melakukan tatap muka maupun pengusulan resmi kepada gubernur agar segera mengantikan sekretaris maupun kepala-kepala bidang yang bekerja di Sekretariat MRP-PB.

“Kita butuh suasana baru, kita butuh orang-orang yang bekerja profesional untuk melanyani orang Papua. Tapi kalau model kerjanya seperti ini sangat disayangkan sekali,” ucapnya.

Usulan pergantian pejabat Sekretariat MRP sudah dilaksanakan.Namun, gubernur menyampaikan bahwa masih menunggu surat pelelangan jabatan yang diusulkan melalui instansi terkait.

“Kami minta gubernur supaya segera ganti pejabat-pejabat esalon, bahkan bendahara Sekretariat MRP. Kalau mereka tidak diganti, maka kinerja kita akan seperti ini terus. Padahal ada banyak aspirasi dari masyarakat yang harus kita kerjakan,” ujarnya.

Menurut Maxsi, usulan pergantian pejabat esalon itu dilakukan karena birokrasi yang tetjadi di Sekretariat MRP-PB sangat tidak bagus. ASN yang bekerja di lembaga kultur ini katanya sudah sangat lama hingga menimbulkan tingkat kejenuhan.

“Saya kira gubernur dan sekda sudah harus ambil langkah menyelamatkan lembaga ini. Kalau permasalahan ini dibiarkan terus masyarakat tidak akan percaya lagi dengan lembaga kultur ini,” pungkasnya. (mel)

share on:

Leave a Response