Kemenkumham Papua Barat Perkuat Pengawasan Orang Asing

share on:
RAKOR - Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat povinsi saat melaksanakan rapat koordinasi tahun 2018, di Aula Kanwil Kemenkumham, Papua Barat, pada Rabu (10/10) / Foto: Melky Japaky/HP

Manokwari, HP

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat povinsi tahun 2018, di Aula Kanwil Kemenkumham, Papua Barat, pada Rabu (10/10).

Ketua Penyelenggara Muhammad Akmal mengatakan, keberadaan orang asing yang melakukan kegiatan illegal yang melanggar keamanan dan ketertiban di Indonesia merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi diselenggarakannya Rakor ini.

“Rapat Timpora tingkat kabupaten telah dilaksanakan pada Senin 08 Oktober 2018 lalu, di Kota Sorong untuk diambil keputusan dan dilakukan pendeportasian terhadap WNA asal Polandia, Marek Katarzynski,” kata Akmal.

Sementara itu Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat Sirajuddin sebelum membuka Rakor menyampaikan bahwa meningkatnya perlintasan orang asing, yang salah satunya diakibatkan oleh dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Untuk itu, perlu diwaspadai untuk mencegah kejahatan seperti human smuggling, illegal fishing, illegal logging, terorisme dan pelanggaran keimigrasian lainnya seperti overstay, penyalahgunaan ijin keimigrasian dan lain-lain,” kata Sirajuddin.

Sirajuddin mengatakan, keberadaan orang asing di Indonesia dipandang legal apabila orang asing tersebut memiliki dokumen perjalanan yang masih berlaku, visa yang sah dan masih berlaku, tanda masuk, izin tinggal dan melakukan kegiatan sesuai izin tinggalnya, masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari, Christian Penna  menjelaskan kronologis kedatangan hingga proses pendeportasian Marek yang telah menyalahgunakan izin wisata yang dimilikinya.

“Saat ini Marek sedang diamankan untuk menjalani pemriksaan lebih lanjut terkait penyalahgunaan izin wisatanya,” ungkapnya.

Adapun peserta Rakor sebanyak 23 orang peserta Rakor antara lain Kodam XVIII/Kasuari, Fasharkan TNI AL, Polda  Papua Barat, Bea Cukai Manokwari, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), dan beberapa instansi lainnya yang tergabung dalam anggota Timpora Provinsi Papua Barat. (mel)  

share on:

Leave a Response