Umat Beragama di Papua Berpuasa Untuk Pileg dan Pilpres Yang Aman Dan Damai

share on:
Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, M.Si., saat memberikan sambutan dalam kegiatan doa dan puasa bersama umat beragama di Papua Istimewa

Jayapura, HP
Untuk menciptakan Pileg dan Pilpres tahun 2019 yang aman dan damai, umat beragama di Papua melakukan doa dan puasa yang digelar di Meeting room Cyclop hotel Sahid Papua Distrik Jayapura Selatan, Senin (11/03/2019).

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Papua Klementinal, SE., MM., Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, M.Si., Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs, Yakobus Marjuki, kepala Kanwil Agama Provinsi Papua Amsal Yowei, S.PAK. M.Pd.K, Kepal Biro Kesra Provinsi Papua Naftalis Yogi, Irutben Itdam kodam XVII Cendrawasih Kolonel INF Priandy Budipurnawan, Kasubdis Bintal Lantamal X Mayor Laut Andi Roni (KH), Ketua KPU Prov. Papua Theodorus Kosay, Ketua PGGP Pdt. Mpa. Mauri, S.Th, Ketua MUI Provinsi Papua Ust. Saiful Islam Al Payage dan Para Tokoh Agama.

Kegiatan diawali dengan doa lintas Agama, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua FKUB Provinsi Papua Pdt. Lipius Biniluk yakni, dalam penyelenggaraan doa dan puasa ini penyelengara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu Provinsi Papua tidak hadir namun pada doa puasa yang akan di selenggarakan tanggal 11 April 2019 harapan saya agar mereka bisa hadir.

Menurut Lipius, doa dan puasa ini sangat penting, semua agama dengan berdoa Tuhan pasti mendengar doa dengan doa dan puasa, karena doa berbicara dengan Tuhan sedangkan Puasa untuk menaham hawa nafsu.

“ Saya meminta setiap tanggal 11 akan dilaksanakan doa dan puasa yang diawali di kediaman Kapolda Papua, Kepala Kanwil Agama Provinsi Papua dan juga dikediaman Pangdam XVII Cenderawasih,” katanya.

Lipius juga berharap agar FKUB bisa mempunyai gedung sendiri untuk tempat doa dan puasa. Selain itu ia meminta saya juga agar para tokoh agama agar memperhatikan setiap penceramah di tempat ibadah agar saat tidak memberikan khotbah faham – faham yang salah.

“Tokoh agama juga harus mengajar jemaatnya untuk menjaga kerukunan umat beragama di lingkungan tempat tingalnya masing – masing dan mendoakan agar pada pemilihan Presiden dan Legislatif dapat berjalan dengan aman dan damai,” katanya.

Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin, M.Si, dalam sambutannya mengatakan, sangat bersyukur karna para tokoh agama telah hadir. Terkai dengan persoalan yang terjadi di koya barat, Kapolda mengakui para tokoh-tokoh agama dari Kristen protestan, Katolik maupun dari muslim dan gerakan yang tokoh agama lain serta FKUB mendukung apa yang dilakukan oleh Polda Papua dalam penangan masalah yang terjadi di koya barat.

“ Mungkin ada sebagian orang yang marah ketika saya berbicara di media bahwa yang terjadi adalah kriminal murni ini saya lakukan untuk mengecilkan masalah coba bayangkan kalau saya berbicara ini konflik agama pasti semua akan lari. Saat itu saya langsung ke Kabupaten Keerom bertemu dengan Bupati Keerom dan ketua Klasis Keerom beserta Forkopimda keerom agar mereka tidak boleh ada campur tangan untuk penanganan pondok pesantren di arso 14, dan untuk penanganannya di serahkan pada polres keerom,” kata Kapolda.

Menanggapi masalah hoax untuk menimbulkan konflik antar umat beragama harus kita lawan bersama dengan pihak kepolisian agar bisa melacak siapa yang sebenarnya yang menyebarkan berita hoax sehinga bisa menimbulkan perpecahan.

“ Perlu saya laporkan kepada Wakil Gubernur Provinsi Lapua bahwa apa yang kami lakukan dalam road safety milenial di kantor Gubernur Provinsi Papua mendapat empat rekor Muri, dan sebagai hadiah dari saha selesai Pemilihan Presiden dan Legislatif saya akan menyelenggarakan kejuaraan Tinju profesional Nasional di Papua,” katanya.

Kapolda mengatakan, kesiapan Kepolisian dan TNI untuk pengaman pileg dan pilpres sudah cukup siap dan pada tanggal 20 Maret akan apel kesiapan pengamanan yang melibatkan semua pihak. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah pendukung antar calon dan partai, masalah Komisioner dari 7 Kabupaten yang belum terpilih dan hal ini sudah disampaikan kepada Ketua KPU agar segera diselesaikan.

“ Kami mohon kepada bapak – bapak tokoh tokoh agama agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menahan diri dalam Pileg,” kata Kapolda.

Selain itu Kapolda menyampaikan Kepolisian akan melakukan rekrutmen calon anggota Polisi dengan memprioritaskan putra daerah anak – anak yang berasal dari pegunungan.
“Perlu saya laporkan kepada Wakil Gubernur Provinsi Papua kami dari kepolisian Besar harapan saya apa yang menjadi keinginan kita bersama dalam pemilihan Presiden dan Legislatif dapat berjalan dengan aman dan lancer,” katanya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Sambutan Wakil Gubernur Provinsi Papua Klementinal, SE, MM, yakni Apa yang kita lakukan saat ini sangat baik karena dalam konteks rohani maka kita harap dapat berjalan dengan baik, forum kerukunan beragama sangat baik sehinga tidak apa yang kita lakukan doa dan puasa adalah untuk bergumul kepada Tuhan sesuai dengan situasi di daerahnya masing – masing dalam menghadapi permasalahan dan dinamika yang ada.

“ Demokrasi Pancasila harus kita jaga seutuhnya di Provinsi Papua, dan apa yang di sampaikan kapolda itu semua sangat baik dan pemerintah Provinsi Papua siap mendukung segala sesuatu yang di lakukan oleh Polda Papua untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Provinsi Papua,” kata Wagub.

Wagub mengatakan, Forum kerukunan beragama yang menunjukan demokrasi Pancasila hanya ada di Papua, dan pada pertemuan perwakilan tokoh agama dengan Kapolri Wagub akan menyampaikan kepada Kapolri pada saat pertemuan sehingga Kapolri dapat memerintahkan jajarannya di seluruh Indonesia untuk menjaga kerukunan beragama seperti di Provinsi Papua.

“ Kita harus hidup rukun antar umat beragama apabila hati kita semua sudah baik, maka akan terjalin hubungan yang baik juga antar umat beragama untuk menuju ke Pemilihan umum 2019 yang aman, damai dan bermartabat,” kata Wagub.

Wagub meminta agar tetap fokus untuk pemilihan presiden dan legislatif, selanjutnya untuk doa dan puasa berikutnya wagyb menyarankan di lakukan per triwulan selama 5 tahun.

“Kami Pemerintah Provinsi Papua setuju dengan kerukunan umat beragama, karena demokrasi yang berdasarkan Pancasila hanya ada di Provinsi Papua,” katanya.(thr)

share on:

Leave a Response