2020, Pemkab Mimika Akan Hentikan Honorer SK Kepala OPD

share on:

Timika, HP

Melihat banyaknya honorer di lingkup Pemkab Mimika, Bupati Mimika akan mengambil tindakan tegas. Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melakukan validasi pegawai honorer, diputuskan Pemkab Mimika menghentikan semua honorer yang diangkat berdasarkan SK Kepala OPD. Hal tersebut sesuai surat edaran Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang mewajibkan pengangkatan honorer menggunakan SK Bupati Mimika.

“Pegawai honorer yang sudah tervalidasi ditetapkan menjadi pegawai honorer yang ada di masing-masing OPD. Sehingga pegawai honorer yan tidak tervalidasi dan menggunakan SK Kepala OPD diberhentikan,” kata Pejabat (Pj) Sekda Mimika Marthen Paiding saat ditemui wartawan usai memimpin apel gabungan di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (6/1/2020).

Sekda mengungkapkan, dari hasil Validasi, honorer yang memiliki SK Bupati sebanyak 2.500 lebih, namun itu belum termasuk guru kontrak pada Dinas Pendidikan yang tervalidasi. Namun, Pemkab Mimika masih akan melakukan evaluasi kembali tiga bulan ke depan untuk melihat kinerja honorer yang tervalidasi tersebut.

“Dari jumlah yang telah tervalidasi tersebut jelasnya akan dievaluasi kembali sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang membengkak kerena untuk membayar gaji honorer,” ungkapnya.

Marthen mengatakan, penertiban honorer dilakukan selain untuk mengurangi beban APBD juga untuk menghindari honorer yang semena-mena diangkat oleh oknum tertentu di luar keputusan Bupati Mimika. Sebab kepala dinas telah dilarang untuk mengangkat kembali tenaga honorer.

“Pegawai honorer banyak tapi tidak ada kerjanya juga percuma. Sehingga di Tahun 2020 ini pegawai honorer yang diangkat berdasarkan keputusan pimpinan OPD akan diberhentikan siapapun dia,” tuturnya.

Sekda menuturkan, selain melakukan validasi, Pemkab Mimika juga akan melakukan rasionalisasi terhadap pegawai honorer tiga bulan ke depan. Hal tersebut dikarenakan ada OPD yang terlalu banyak memiliki pegawai honorer, sementara beban tugas tidak sesuai.

“Sehingga saya harap para pimpinan OPD melakukan penyampaian melalui surat edaran bupati tersebut,” tuturnya.

Sekda menambahkan, salah satu OPD dengan pegawai honorer terbanyak adalah Dinas Kesehatan yang berjumlah lebih dari 800 pegawai honorer. Honorer tersebut banyak yang bertugas di puskesmas-puskesmas. Bahkan, ada puskesmas yang memiliki pegawai hingga 80 orang.

“Inilah yang nanti kita lihat, kita sesuaikan dengan beban kerjanya masing-masing,” tambahnya. (reg)

share on:

Leave a Response