Bayar Gaji Honorer, Pemkab Mimika Alokasikan Rp100 M Pertahun

share on:

 

Timika, HP

Penjabat Sekda Kabupaten Mimika Marthen Paiding mengungkapkan Pemkab Mimika mengalokasikan anggaran Rp100 miliar setiap tahun untuk membayar gaji tenaga honor di lingkup Pemkab Mimika yang jumlahnya mencapai 2.525 orang.

Marthen mengatakan anggaran yang mencapai Rp 100 miliar itu cukup membebani APBD Mimika. Karena itu, Pemkab Mimika berencana melakukan pengurangan tenaga honor.

“100 miliar itu sangat banyak lho dan sangat memberatkan APBD. Oleh karena itu, dengan efisiensi pengurangan honorer kami lakukan pengurangan, terutama yang tidak mengantongi SK Bupati,” kata Marthen di ruang kerjanya, Jumat (12/1).

Marthen menjelaskan, setiap honorer rata-rata menerima honor sekitar Rp 4 juta setiap bulannya. Dengan upah tersebut dikalikan dengan 2.525 maka setidaknya Rp 10,1 miliar beban yang ditanggung Pemkab Mimika setiap bulannya. Untuk itu, agar tidak membebani APBD maka harus dilakukan pemangkasan tenaga honor.

“Pemberhentian honorer ini akan disesuaikan dengan beban kerja di setiap OPD,  dan pemberhentian ini akan dilakukan pada semua OPD tanpa kecuali, bahkan hingga tingkat kelurahan dan distrik,” jelasnya.

Marthen mengungkapkan, 2.525 tenaga honor yang ada lebih banyak di Dinas Kesehatan (Dinkes) yang jumlahnya mencapai 800 orang. Namun belum ada informasi lebih jauh mengenai berapa tenaga honorer yang mengantongi SK Bupati dan berapa yang menggunakan SK Dinas. “Dari semua OPD yang terbanyak pegawai honorer adalah Dinas Kesehatan sebanyak 800 lebih,”ungkapnya.

Menurut Marthen, dari Inspektorat sudah melakukan indentifikasi bahwa banyak honorer yang terdata namun tidak menjalankan tugas, sehingga itu yang nantinya akan menjadi prioritas Pemda untuk dilakukan pemecatan

“Kita lihat dari sisi kehadiran juga, kenapa kita harus bayar terus baru tidak pernah masuk kantor, lebih baik dipecat saja,”

Kedepan kata Marthen penggajian honorer tidak lagi dianggarkan di setiap OPD melainkan langsung ke Bagian Pengelolah  Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

“Jadi kalau semua sudah diangkat menggunakan SK bupati, kedepan tidak ada lagi kewenangan dari pimpinan OPD untuk mengangkat pegawai honorer, kecuali mandat dari bupati,” ujarnya. (reg)

share on:

Leave a Response